Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2018

Peraturan Menteri ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemegang paten melaksanakan patennya di Indonesia, baik dengan membuat produk atau menggunakan proses yang terkait dengan paten tersebut. Hal ini diharapkan dapat menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, dan penyediaan lapangan kerja di Indonesia. Pemegang paten diwajibkan untuk melaksanakan patennya di Indonesia, namun dapat mengajukan penundaan pelaksanaan hingga lima tahun dengan alasan yang jelas. Permohonan penundaan harus diajukan dalam waktu tiga tahun sejak pemberian paten. Jika disetujui, penundaan dapat diperpanjang dengan alasan yang tepat.