[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ca93663b-c69f-480c-8995-db08f8ea43d9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2022","number","5","year","2022","published_date","2022-12-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bengkulu","place_of_enactment","Bengkulu","theme","ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR 5
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
ABSTRAK:	\n \n a.bahwa pembangunan merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan setiap warga masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nb.bahwa pelaksanaan pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur, berpotensi\r\nmenimbulkan dampak gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam wilayah Daerah sehingga perlu dilakukan kajian dan analisis dampak lalu lintas; \r\nc.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang melaksanakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas, diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;\r\n \n 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);\r\n3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);\r\n4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);\r\n5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);\r\n6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4725);\r\n7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2025);\r\n8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); \r\n9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); \r\n10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6573);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);\r\n14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);\r\n16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);\r\n17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021\r\nNomor 528);\r\n18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);\r\n19. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021 - 2041 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 1); \n ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022. \n 51 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bengkulu ini mengatur tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) sebagai upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur. Latar belakangnya adalah perlunya kajian dampak lalu lintas akibat pembangunan yang berpotensi mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Ketentuan substansial mencakup kewajiban Andalalin bagi setiap rencana pembangunan pusat kegiatan (perdagangan, perkantoran, industri, pariwisata, pendidikan, pelayanan umum), permukiman (perumahan, rumah susun), dan infrastruktur (akses jalan tol, pelabuhan, bandara, terminal, stasiun, tempat penyimpanan kendaraan, fasilitas parkir). Andalalin digolongkan berdasarkan skala dampak bangkitan lalu lintas (tinggi, sedang, rendah) dengan kriteria ukuran yang berbeda untuk setiap jenis pembangunan, seperti luas lantai bangunan, jumlah siswa, jumlah tempat tidur, atau volume lalu lintas.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban pengembang atau pembangun dalam melaksanakan Andalalin, termasuk penyampaian dokumen hasil Andalalin, rekomendasi teknis, atau pemenuhan standar teknis. Dokumen Andalalin harus memuat perencanaan, analisis kondisi lalu lintas, analisis bangkitan/tarikan lalu lintas, simulasi kinerja lalu lintas, rekomendasi penanganan dampak, rencana pemantauan dan evaluasi, serta gambaran umum lokasi. Peraturan ini juga mengatur mengenai kompetensi tenaga ahli penyusun Andalalin dan tim evaluasi penilai Andalalin.

","transitional_provisions","1. Persetujuan hasil Analisis Dokumen Lalu Lintas yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.\n2. Permohonan persetujuan hasil Analisis Dokumen Lalu Lintas yang masih dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diproses sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","Pelanggaran terhadap rekomendasi persetujuan hasil Andalalin dapat dikenakan sanksi administratif berupa:\n1. Peringatan tertulis (3 kali, masing-masing 30 hari);\n2. Penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum (30 hari);\n3. Denda administratif (maksimal 1% dari nilai kewajiban);\n4. Pembatalan persetujuan hasil Andalalin dan/atau perizinan berusaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BENGKULU
BENGKULU PROVINCE

-1-

REGIONAL REGULATION OF BENGKULU CITY
NUMBER 5 OF 2022
REGARDING
TRAFFIC IMPACT ANALYSIS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BENGKULU,

\n\n \n \n

Considering:

that development is part of an effort to improve the welfare of every citizen as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the implementation of development of activity centers, settlements, and infrastructure, has the potential to cause impacts that disrupt the security, safety, order and road traffic and transport flow in the Regional territory, so it is necessary to conduct a study and traffic impact analysis;
that in order to provide direction, foundation, and legal certainty to all parties implementing development that has the potential to cause disruption to traffic, it is necessary to regulate the implementation of traffic impact analysis;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ca93663b-c69f-480c-8995-db08f8ea43d9","actionData","errors"]