[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ca839347-9ffc-4268-a848-5cee410d7f08","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":87,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pendapat dan Saran Hukum","short_title","Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024","number","6","year","2024","published_date","2024-05-14","effective_date","2024-05-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e063e67-4fa7-4ce3-83b5-65c5017ee028","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia","short_name","Peraturan Polri","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Kepolisian Negara Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pendapat dan Saran Hukum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pendapat - Saran - Hukum
2024
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. 6, BN 2024 (266) : 8 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia TENTANG Pendapat dan Saran Hukum
ABSTRAK:	\n \n Untuk memberikan dasar hukum dalam pembentukan pendapat dan saran hukum di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pendapat dan Saran Hukum. \n Dasar hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2002. \n Peraturan ini mengatur mengenai Pendapat dan Saran Hukum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pendapat dan Saran Hukum (PSH) adalah dokumen yang menyatakan pendapat dan saran berdasarkan hasil analisis yuridis terkait dengan fakta perbuatan dan peraturan perundang-undangan serta peraturan kepolisian. PSH dibuat untuk kepentingan: 1) institusi Polri; 2) Instansi Pusat; 3) Pemerintah Daerah; 4) PNPP; dan 5) Masyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2024. \n Lampiran file: 11 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepolisian ini mengatur tentang Pendapat dan Saran Hukum (PSH) yang dibuat untuk kepentingan institusi Polri, Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, PNPP, dan Masyarakat. PSH dibuat berdasarkan permohonan PSH, permohonan Perlindungan Hukum, atau keadaan tertentu. Proses pembuatan PSH meliputi tahapan verifikasi, pembahasan, dan distribusi. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kebenaran permohonan dan kelengkapan dokumen pendukung. Pembahasan dilaksanakan melalui rapat penyusunan konsep PSH, presentasi, serta evaluasi dan penafsiran sumber hukum. Distribusi PSH diberikan kepada kepala satuan kerja atau kepala satuan wilayah yang menangani pelanggaran kode etik profesi Polri atau disiplin PNPP, atau perkara terkait permohonan perlindungan hukum. Kepala satuan kerja atau kepala satuan wilayah yang menerima PSH wajib menindaklanjuti saran hukum dan melaporkan perkembangannya. Kadivkum Polri atau Kabidkum dapat merekomendasikan tindak lanjut temuan pelanggaran dalam proses pembuatan PSH kepada satuan kerja pengawas. Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Kadivkum Polri, Kabidkum, dan Kapolres melalui supervisi, asistensi, monitoring, dan evaluasi.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

POLICE REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2024
on
LEGAL OPINIONS AND RECOMMENDATIONS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

CHIEF OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that every citizen of the Republic of Indonesia, including civil servants in the Indonesian National Police, shall have equal rights and positions before the law;
that to ensure legal certainty, legal protection, and law enforcement, legal opinions and recommendations are prepared as considerations in decision-making;
that based on the considerations as intended in letters a and b, and to provide a legal basis for the formation of legal opinions and recommendations within the Indonesian National Police, it is necessary to stipulate a Police Regulation of the Republic of Indonesia on Legal Opinions and Recommendations;

Bearing in Mind / Having Regard

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ca839347-9ffc-4268-a848-5cee410d7f08","actionData","errors"]