[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ca801306-251a-4670-83f0-f3dd45ec0cfd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Keluarga Berencana","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2003","number","18","year","2003","published_date","2003-11-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Keluarga Berencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

organisasi dan tata kerja - kantor keluarga berencana
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2003/No.41 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Keluarga Berencana
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001\r\ntentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan\r\nTata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, maka Pemerintah\r\nKabupaten Klaten dipandang perlu membentuk lembaga yang menangani\r\nbidang keluarga berencana; bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Keluarga Berencana; \n Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Kantor Keluarga Berencana yang meliputi pembentukan , kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, eselonering, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan. Uraian lebih lanjut terdapat dalam Penjelasan atas peraturan ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2003. \n 7 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 70/HK-010/B5/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan latar belakang adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 yang mengamanatkan penyerahan kewenangan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional kepada Pemerintah Daerah. Tujuan pembentukan peraturan ini adalah untuk membentuk lembaga yang mewadahi pelaksanaan, pengendalian, dan pengelolaan program Keluarga Berencana Nasional dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Klaten.

Kantor Keluarga Berencana memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Pemerintah Kabupaten di bidang keluarga berencana dan bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas Pemerintah Kabupaten di bidang tersebut. Fungsi Kantor Keluarga Berencana meliputi perumusan kebijakan teknis, pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang keluarga berencana.

Susunan organisasi Kantor Keluarga Berencana terdiri dari Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pendataan, Seksi Pelayanan, Seksi Evaluasi dan Pelaporan, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Kantor merupakan jabatan eselon III a, sedangkan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV a. Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan kegiatan sesuai bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

","transitional_provisions","1. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Struktural dilingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 70/HK-010/B5/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional masih tetap berlaku sebagai pemangku jabatan struktural dan memperoleh tunjangan jabatan struktural sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural pada Kantor Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 18 OF 2003
CONCERNING
FORMATION OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND WORK PROCEDURE
FAMILY PLANNING OFFICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 103 of 2001 concerning the Position, Duties, Functions, Authority, Organizational Structure and Work Procedures of Non-Departmental Government Institutions, the Klaten Regency Government deems it necessary to form an institution that handles family planning;
that based on the aforementioned letter a, it is deemed necessary to stipulate a Regional Regulation regarding the Formation of Organizational Structure and Work Procedures of the Family Planning Office.

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ca801306-251a-4670-83f0-f3dd45ec0cfd","actionData","errors"]