[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ca6f638c-edf2-4b1e-a4ec-9cd66df746b5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng No. 7 Tahun 2007","number","7","year","2007","published_date","2007-05-31","effective_date","2007-06-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"f0e52ab0-aa5f-4cb0-973f-efa7eb951781","Pelimpahan Wewenang & Penugasan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantaeng","place_of_enactment","Bantaeng","theme","Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2007/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa, maka dipandang perlu membuat pengaturan tersendiri mengenai Kewenangan Desa . \n Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;\r\n1.\tUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;\r\n2.\tUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;\r\n3.\tUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang \r\n4.\tUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;\r\n5.\tPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;\r\n \n TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2007. \n 13 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tata cara penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa di Kabupaten Bantaeng. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006.

Ketentuan Substansial:

Jenis Urusan yang Dapat Diserahkan: Bidang-bidang yang dapat diserahkan meliputi pertanian, pertambangan, kehutanan, perindustrian, koperasi, penanaman modal, tenaga kerja, kesehatan, pendidikan, sosial, penataan ruang, permukiman, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, politik dalam negeri, otonomi desa, perimbangan keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertanahan, kependudukan, kesatuan bangsa, perencanaan, penerangan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, pemuda dan olahraga, pemberdayaan masyarakat desa, statistik, arsip dan perpustakaan. Rincian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.
Tata Cara Penyerahan Urusan: Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi dengan mempertimbangkan aspek geografis, kemampuan personil dan keuangan, efisiensi, dan efektivitas. Untuk itu, dibentuk tim pengkajian dan evaluasi yang dikoordinasi oleh Wakil Bupati dan diketuai oleh Sekretaris Daerah.
Penetapan dan Pelaksanaan Penyerahan: Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penyerahan urusan kepada masing-masing desa, dengan memperhatikan Keputusan Kepala Desa yang telah dimusyawarahkan oleh BPD. Penyerahan dilaksanakan secara serentak dan disaksikan oleh Camat serta kepala dinas/badan/kantor terkait.
Pelaksanaan Urusan oleh Desa: Urusan yang diserahkan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Kabupaten dapat menambah penyerahan urusan atas permintaan Desa. Jika dalam 2 tahun pelaksanaan tidak efektif, Pemerintah Kabupaten dapat menarik kembali urusan yang telah diserahkan.
Pembiayaan: Pelaksanaan urusan yang diserahkan dibiayai dari APBD.
Pembinaan dan Pengawasan: Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan, yang dapat didelegasikan kepada Camat.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BANTAENG REGENCY
YEAR 2007 NUMBER 7

GOVERNMENT OF ΒΑΝΤΑΕNG REGENCY

REGIONAL REGULATION OF BANTAENG REGENCY
NUMBER 7 OF 2007
CONCERNING
PROCEDURES FOR THE TRANSFER OF GOVERNMENTAL AFFAIRS
OF THE REGENCY TO VILLAGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANTAENG

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 9 of Government Regulation Number 72 of 2005 which is followed up by Regulation of the Minister of Home Affairs Number 30 of 2006 concerning Procedures for the Transfer of Governmental Affairs of Regencies/Cities to Villages, it is deemed necessary to make separate arrangements regarding Village Authority;
that to fulfill the intent in letter a above, it is necessary to stipulate it in a Regional Regulation.

In View of:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ca6f638c-edf2-4b1e-a4ec-9cd66df746b5","actionData","errors"]