[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ca5cbe3d-187a-47cb-ae46-6b687a53f5f3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Kementerian Kesehatan","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2025","number","41","year","2025","published_date","2025-06-17","effective_date","2025-07-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"b2a58e98-0a7f-43b0-b4c1-8b4641d0209e","Layanan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Kementerian Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TARIF-BLU-KESEHATAN
2025
Peraturan Menteri Keuangan NO. 41, BN 2025 (437); 11 Halaman
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Kementerian Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan \r\nproduktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat, perlu mengatur tarif layanan atas barang atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Bidang \r\nLaboratorium Kesehatan Masyarakat pada Kementerian \r\nKesehatan;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun \r\n2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan \r\natas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang \r\nTarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Kementerian Kesehatan; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur tentang tarif layanan Badan Layanan Umum bidang laboratorium kesehatan masyarakat pada Kementerian Kesehatan yaitu tentang jenis tarif layanan berupa tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang, tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan, sarana olahraga, sarana wisata edukasi, penginapan dan sarana kesenian, tarif penggunaan sarana transportasi, tarif klinik dan apotek, tarif pendidikan, pelatihan, penelitian, konsultasi, sertifikasi, konsultasi, workshop dan seminar, tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia, tarif media promosi, percetakan, penerbitan dan penyiaran, tariff kekayaan intelektual. Untuk kriteria, besaran tariff dan tata cara penetapan tariff layanan ditetapkan oleh Pemimpin Badan Layanan Umum Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Kementerian Kesehatan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2025. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas:\r\na.\tPeraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2014\r\ntentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang pada Kementerian Kesehatan;\r\nb.\tPeraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.05/2014\r\ntentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan; dan \r\nc.\tPeraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.05/2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan\r\n \n 11 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2037);\n2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1477);\n3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.05/2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) bidang laboratorium kesehatan masyarakat pada Kementerian Kesehatan. Latar belakang penetapan tarif ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Tarif layanan BLU terdiri dari tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang. Tarif layanan utama mencakup tarif pemeriksaan spesimen klinik dan pengujian sampel lingkungan, tarif pemantapan mutu eksternal, tarif kalibrasi dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tarif vektor dan binatang pembawa penyakit, tarif analisis masalah kesehatan berbasis laboratorium, dan tarif biorepositori. Tarif layanan penunjang mencakup berbagai tarif seperti penggunaan lahan, gedung, peralatan, transportasi, klinik dan apotek, pendidikan dan pelatihan, penggunaan keahlian SDM, sarana limbah, media promosi, kekayaan intelektual, dan layanan penunjang lainnya.

\n\n

Tarif layanan utama ditetapkan sebagai batas tarif tertinggi dan dibagi berdasarkan kategori layanan dan zona. Penetapan kategori layanan dilakukan oleh pemimpin BLU, sedangkan penetapan zona dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Penetapan tarif mempertimbangkan aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat.

\n\n

BLU dapat melakukan kontrak kerja sama terkait jasa layanan di bidang kesehatan, tarif layanan utama dan penunjang, serta pemanfaatan aset dengan pihak lain. Terhadap pengguna layanan tertentu seperti perusahaan asing, warga negara asing, atau pengguna yang menginginkan layanan lebih cepat, dapat dikenakan tarif lebih tinggi. Tarif layanan dapat diberikan sampai dengan Rp0,00 untuk kegiatan tertentu seperti penanganan kejadian luar biasa atau pengguna layanan yang berasal dari keluarga miskin.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, perjanjian/kontrak kerja sama antara Badan Layanan Umum Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna layanan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak kerja sama.\n2. Tarif layanan Badan Layanan Umum Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Kementerian Kesehatan yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, tarif layanannya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.\n3. Prosedur penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman pengelolaan badan layanan umum.","sanctions","(-)","revokes",[94,100,103],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PMK No. 180/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang pada Kementerian Kesehatan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/146054/pmk-no-180pmk052014","deaf2f8b-dae9-4091-8673-9197e8fea039",{"_95":101,"_97":102},"Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan","",{"_95":104,"_97":102},"Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.05/2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 41 OF 2025
CONCERNING
TARIFFS FOR PUBLIC SERVICE AGENCY SERVICES IN THE FIELD OF PUBLIC HEALTH LABORATORIES AT THE MINISTRY OF HEALTH

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to improve the quality of service to the
public and provide management flexibility
finance based on economic principles and
productivity, as well as the application of business practices that are
healthy, it is necessary to regulate service tariffs for goods or
services provided by the Public Service Agency in the Field of
Public Health Laboratories at the Ministry of
Health;
that based on the considerations as
referred to in letter a and in accordance with the provisions
Article 9 paragraph (8) of Government Regulation Number 23 of
2005 concerning Public Service Agency Financial

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ca5cbe3d-187a-47cb-ae46-6b687a53f5f3","actionData","errors"]