[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ca4e1a45-1a2f-40c9-ac86-552ef6535865","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 10 Tahun 2016","number","10","year","2016","published_date","2016-11-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a751028a-c726-4c2e-8625-248c91551406","Pelimpahan Wewenang & Penugasan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Serang","place_of_enactment","Ciruas","theme","Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pelaksanaan-urusan-pemerintahan-yang-menjadi-kewenangan-daerah
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2016/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk lebih optimal dalam menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, maka perlu adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Serang \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014 \n 1. Ketentuan Umum; 2. Urusan Pemerintahan; 3. Pelaksanaan; 4. Pendanaan; 5. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2016. \n 7 hal, penjelasan 2 hal. lampiran 28 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Serang ini mengatur tentang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Latar belakangnya adalah untuk mengoptimalkan otonomi daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait pemerintahan daerah.

Urusan pemerintahan daerah terdiri atas urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib (terkait pelayanan dasar dan tidak terkait pelayanan dasar) dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Urusan pemerintahan konkuren dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan. Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Desa, dengan memprioritaskan urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau berhasil guna dan berdaya guna. Pemerintah Daerah juga dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya.

Selain urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum, Pemerintah Daerah juga melaksanakan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan umum meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan masyarakat dan bangsa, pembinaan kerukunan umat beragama, penanganan konflik sosial, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah, dan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF SERANG
BANTEN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SERANG REGENCY
NUMBER 10 OF 2016
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF GOVERNMENTAL AFFAIRS THAT BECOME
THE AUTHORITY OF THE REGION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SERANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that in order to be more optimal in carrying out the widest possible autonomy to regulate and manage governmental affairs based on the principles of autonomy and assistance tasks, it is necessary to have governmental affairs that are the authority of Serang Regency;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate Governmental Affairs That Become the Authority of Serang Regency with a Regional Regulation.

In View of :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 23 of 2000 concerning the Establishment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ca4e1a45-1a2f-40c9-ac86-552ef6535865","actionData","errors"]