[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ca44553f-a732-4376-8ece-ec429acbdda5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012","number","22","year","2012","published_date","2012-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

peternakan-kesehatan hewan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD 2012/NO.22 SERI E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Dalam Rangka Melindungi Dan Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Hewan, Menyediakan Pangan Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal, Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Hewan Dan Lingkungan, Meningkatkan Usaha Peternakan Dan Kesehatan Hewan Serta Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Perlu Menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 , Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012. \n Ketentuan Umum, Kewenangan, Perencanaan, Kawasan peternakan, Pengelolaan, Kesehatan Hewan, Kesehatan masyarakat veteriner, Otoritas Veteriner, Pemberdayaan Peternak, Pengembangan Sumberdaya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Koordinasi, Kerjasama dan Kemitraan, Peran Masyarakat dan Dunia Usaha, Sistem Informasi, Pembiayaan, Larangan, Sanksi Administratif, Penegakan Hukum, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Pembinaan,pengawas, dan Pengedalian, Ketentuan Penutup, \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012. \n 32 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengelola sumber daya hewan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, mencukupi kebutuhan pangan asal hewan secara mandiri dan berdaya saing, menciptakan ruang investasi dalam usaha peternakan dan sistem kesehatan hewan yang terpadu, memberikan kepastian hukum dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan, serta melestarikan sumber daya lokal dan lingkungan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewenangan Pemerintah Daerah: Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan, penerapan kebijakan terkait alat dan mesin peternakan, pemanfaatan air, obat hewan, pakan, bibit ternak, pembiayaan, kesehatan hewan, penyebaran peternakan, perizinan, pembinaan usaha, sarana usaha, panen, pemasaran, dan pengembangan sistem informasi peternakan.
Perencanaan: Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan RPJPD, RTRWP, dan RPJMD.
Kawasan Peternakan: Penetapan kawasan peternakan dan peta potensi peternakan.
Pengelolaan Peternakan: Pengelolaan sumber daya genetik ternak, penyediaan benih dan bibit ternak, pemenuhan pakan ternak, penyediaan alat dan mesin peternakan, pembudidayaan ternak, serta panen, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil peternakan.
Kesehatan Hewan: Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan Kesejahteraan Hewan: Penjaminan higiene dan sanitasi, keamanan produk hewan, pengendalian zoonosis, dan penyelenggaraan kesejahteraan hewan.
Otoritas Veteriner: Pembentukan Otoritas Veteriner Daerah dan Kabupaten/Kota.
Pemberdayaan Peternak: Upaya meningkatkan kesejahteraan peternak.
Pengembangan Sumber Daya Manusia: Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
Penelitian dan Pengembangan: Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan.

Peraturan ini juga mengatur tentang koordinasi, kerjasama dan kemitraan, peran masyarakat dan dunia usaha, sistem informasi, pembiayaan, serta larangan-larangan tertentu.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 71 diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.\n2. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau penetapan ganti rugi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

bahwa dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas
sumberdaya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh
dan halal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan
dan lingkungan, meningkatkan usaha peternakan dan kesehatan
hewan serta sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu
menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang
Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Mengingat :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal
4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ca44553f-a732-4376-8ece-ec429acbdda5","actionData","errors"]