[{"_1":2,"_113":-5,"_114":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ca36f0cd-d200-44fa-ab0f-810cad744701","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_109":110,"_111":112},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_68":69,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":80,"_85":80,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":-5,"_107":108},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu No. 1 Tahun 2017","number","1","year","2017","published_date","2017-01-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bengkulu","place_of_enactment","Bengkulu","theme","Pengelolaan Daerah Aliran Sungai","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DAERAH ALIRAN SUNGAI
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa daerah aliran sungai merupakan salah satu bagian sumber daya air yang mempunyai arti penting bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia;\r\nb. bahwa kerusakan daerah aliran sungai di Provinsi Bengkulu semakin memprihatinkan dan berdampak langsung pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat sehingga harus dikelola dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya;\r\nc. bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai perlu disusun dan diatur dengan Peraturan Daerah; \n 1. Pasal 18 ayat 6 UUD 1945\r\n2. UU No. 9 Tahun 1967\r\n3. UU No. 11 Tahun 1974\r\n4. UU No. 5 Tahun 1990\r\n5. UU No. 41 Tahun 1999\r\n6. UU No. 26 Tahun 2007\r\n7. UU No. 32 Tahun 2009\r\n8. UU No. 23 Tahun 2014\r\n9. PP No. 20 Tahun 1968\r\n10. PP No. 26 Tahun 2008\r\n11. PP No. 38 Tahun 2011\r\n12. PP No. 27 Tahun 2012\r\n13. PP No. 37 Tahun 2012 \n Memberikan pedoman pengelolaan DAS sebagai salah satu sumber utama kehidupan manusia dan satwa lainnya secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, pemanfataan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian.\r\nRuang lingkup pengelolaan DAS meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian DAS yang menjadi kewenangan Daerah.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2017. \n 29 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) bertujuan untuk memberikan pedoman pengelolaan DAS sebagai sumber kehidupan yang serasi dan seimbang. Pengelolaan DAS didasarkan pada asas otonomi daerah, manfaat dan kelestarian, kerakyatan dan keadilan, kebersamaan, keterpaduan, keberlanjutan, berbasis masyarakat, kesatuan wilayah dan ekosistem, keseimbangan, pemberdayaan masyarakat, akuntabel dan transparan, serta pengakuan terhadap kearifan lokal.\n\nPeraturan ini mengatur perencanaan pengelolaan DAS melalui perumusan tujuan, sinkronisasi program, dan monitoring evaluasi dalam SWP DAS, yang dilakukan secara partisipatif dan lintas sektor. Pelaksanaan pengelolaan DAS didasarkan pada rencana yang telah ditetapkan, meliputi kegiatan pada DAS yang dipulihkan dan dipertahankan daya dukungnya, termasuk optimalisasi penggunaan lahan, konservasi tanah dan air, pengelolaan vegetasi, peningkatan kepedulian instansi terkait, dan pengembangan kelembagaan.\n\nPemanfaatan wilayah DAS mencakup pemanfaatan hutan, lahan, dan air dengan memenuhi kriteria teknis sektoral dan kelestarian ekosistem. Pembinaan dan pemberdayaan bertujuan meningkatkan kapasitas institusi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pengendalian DAS dilakukan melalui monitoring dan evaluasi. Forum DAS dapat dibentuk untuk membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi. Pembiayaan berasal dari APBD Provinsi, APBN, dan sumber lain yang tidak mengikat. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Masyarakat hukum adat diakui haknya dalam pemanfaatan kawasan DAS, dan masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
GOVERNOR OF BENGKULU

REGIONAL REGULATION OF BENGKULU PROVINCE
NUMBER 1 OF 2017
ON
WATERSHED MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF BENGKULU,

Considering:

that the watershed is one part of water resources that has important meaning for the survival and welfare of humans;
that the damage to the watershed in Bengkulu Province is increasingly concerning and has a direct impact on the economy and the order of community life so that it must be managed by paying attention to environmental sustainability and its ecosystem;
that in order to provide legal certainty for local governments and communities in the implementation of watershed management, it is necessary to prepare and regulate it by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Watershed Management;

Bearing in Mind:

Article 18 paragraph

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ca36f0cd-d200-44fa-ab0f-810cad744701","actionData","errors"]