[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ca302302-8600-44bb-b0f6-18b8c378d507","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2009","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2010","number","2","year","2010","published_date","2010-07-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wonogiri","place_of_enactment","Wonogiri","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2009","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2010/NOMOR.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal\r\n184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32\r\nTahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah\r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\ntentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah\r\nmengajukan Rancangan Paraturan Daerah\r\ntentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan\r\nAPBD Kepada Dewan Perwakilan Rakyat\r\nDaerah (DPRD) berupa laporan keuangan\r\nyang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa\r\nKeuangan paling lambat 6 (enam) bulan\r\nsetelah tahun anggaran berakhir; bahwa berdasarkan pertimbangan\r\nsebagaimana dimaksud huruf a perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang\r\nPertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten\r\nWonogiri Tahun Anggaran 2009; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2009; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2009 berupa Laporan Keuangan memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan beserta lampirannya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2010. \n 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini tidak mencabut atau mengubah peraturan daerah lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2009. Laporan keuangan yang menjadi pertanggungjawaban APBD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Laporan Realisasi Anggaran mencakup pendapatan sebesar Rp. 854.438.086.706,00, belanja sebesar Rp. 903.594.057.763,00, sehingga terdapat defisit sebesar Rp. (49.155.971.057,00). Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp. 169.193.229.382,00 dan pengeluaran sebesar Rp. 11.447.984.000,00, sehingga terdapat surplus sebesar Rp. 157.745.245.382,00. Neraca per 31 Desember 2009 menunjukkan jumlah aset sebesar Rp.2.584.845.518.499,06, jumlah kewajiban sebesar Rp. 28.152.339.087,00, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp.2.556.693.179.412. Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 menunjukkan saldo kas akhir sebesar Rp.108.827.256.487,00. Catatan atas Laporan Keuangan memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF WONOGIRI REGENCY
NUMBER 2 OF 2010 SERIES D NUMBER 2

REGIONAL REGULATION OF WONOGIRI REGENCY
NUMBER 2 OF 2010
ON
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET OF WONOGIRI REGENCY FOR FISCAL YEAR 2009

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WONOGIRI,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 184 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 on Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 12 of 2008 on the Second Amendment to Law Number 32 of 2004 on Regional Government, the Head of Region submits a Draft Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the APBD to the Regional House of Representatives (DPRD) in the form of financial statements that have been examined by the Supreme Audit Agency no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ca302302-8600-44bb-b0f6-18b8c378d507","actionData","errors"]