[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ca2f43c2-b9f5-48ae-90a6-5717996c9006","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang JAMINAN KESEHATAN DAERAH TERINTEGRASI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 19 Tahun 2018","number","19","year","2018","published_date","2018-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan","place_of_enactment","Toboali","theme","JAMINAN KESEHATAN DAERAH TERINTEGRASI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

jaminan - kesehatan - terintergrasi
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2018/No.19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH TERINTEGRASI
ABSTRAK:	\n \n Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,\r\nmemperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu untuk\r\nmeningkatkan kualitas hidupnya. Untuk itu, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan upaya kesehatan melalui upaya pengelolaan secara terencana,\r\nterpadu agar masyarakat mendapatkan pelayanan\r\nkesehatan yang bermutu dan berkelanjutan. \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; dan UU No. 23 Tahun 2014 \n Dalam peraturan ini diatur tentang maksud, tujuan, asas, dan prinsip penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi; kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi; pengelola Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi; penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi; pendanaan Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi; pengawasan; pengaduan; sanksi administratif; serta peran serta masyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018. \n 14 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi (JKDT) di Kabupaten Bangka Selatan. JKDT bertujuan untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi warga miskin, warga rentan miskin, dan peserta dengan kriteria tertentu yang belum memiliki jaminan kesehatan, serta mendukung sistem jaminan kesehatan nasional melalui BPJS Kesehatan.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk mewujudkan hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan upaya kesehatan yang terencana dan terpadu agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkelanjutan.

Ketentuan Substansial:

Kepesertaan: JKDT menyasar fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum menjadi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) Pusat atau PBI Provinsi. Kriteria peserta meliputi mereka yang terdaftar dalam Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau yang belum terdaftar, termasuk bayi baru lahir dari keluarga miskin, pekerja yang mengalami PHK, korban bencana, anggota keluarga pekerja yang meninggal, tahanan, dan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).
Pembuktian dan Pendataan: Calon peserta harus membuktikan keabsahannya melalui surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah atau Lembaga Kesejahteraan Sosial. Pendataan dilakukan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Pendataan, mulai dari desa/kelurahan hingga kabupaten, dan data peserta ditetapkan oleh Bupati.
Hak dan Kewajiban Peserta: Peserta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan informasi terkait JKDT, serta berkewajiban membawa Kartu Identitas Peserta dan mematuhi prosedur yang berlaku.
Pengelolaan: JKDT dikelola oleh Dinas Kesehatan dengan dibantu oleh Tim Koordinasi. Dinas Kesehatan wajib memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat.
Pelayanan Kesehatan: Pelayanan kesehatan yang dijamin meliputi pelayanan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga tingkat lanjut, pelayanan yang tidak ditanggung BPJS, penyakit berbiaya tinggi, kecelakaan lalu lintas tunggal, pemulangan jenazah, pendampingan keluarga pasien, dan tenaga kesehatan pendamping.
Pendanaan: Sumber dana JKDT berasal dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten.
Pengawasan: Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan pengawas fungsional lainnya.
Pengaduan: Dinas membentuk unit pengaduan masyarakat (UPM) untuk menampung keluhan terkait pelayanan JKDT dan JKN.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap penyelenggaraan Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah Terintegrasi dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi Administratif berupa:\n a. sanksi kepegawaian sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dalam bidang kepegawaian;\n b. tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, diatur dalam perundang-undangan dalam bidang pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH BANGKA
THE PROVINCE OF BANGKA BELITUNG ISLANDS
REGIONAL REGULATION OF SOUTH BANGKA REGENCY
NUMBER 19 OF 2018
on
INTEGRATED REGIONAL HEALTH INSURANCE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH BANGKA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that everyone has the right to live prosperous physically and mentally, to obtain quality health services to improve their quality of life;
that the Regional Government is obliged to carry out health efforts through planned and integrated management efforts so that the community receives quality and sustainable health services;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Integrated Regional Health Insurance;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ca2f43c2-b9f5-48ae-90a6-5717996c9006","actionData","errors"]