[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ca1f52f5-538d-47d8-8243-05e3d6a49233","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara No. 9 Tahun 2014","number","9","year","2014","published_date","2014-10-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Utara","place_of_enactment","Medan","theme","Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2014/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:	\n \n berdasarkan Pasal 317 Undarg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Kepala Daerah mengajukal rancangaa Perda tentang perubahan APBD sebagaimala dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) disertai penj€lasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh pemetujuan bersama. \n Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956;\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;\r\nUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;\r\nPeraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008;\r\nPeraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008;\r\nPeraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008;\r\nPeraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008;\r\nPeraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009;\r\nPeraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010. \n Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 10 Hlmn. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 2)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini membahas perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014. Perubahan tersebut mencakup pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah dan dana penyesuaian serta otonomi khusus.\n\nBelanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja tidak terduga. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.\n\nPembiayaan daerah terdiri dari penerimaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SILPA) tahun sebelumnya.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF NORTH SUMATERA
REGIONAL REGULATION OF NORTH SUMATERA PROVINCE
NUMBER 9 OF 2014
CONCERNING
AMENDMENT TO THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET OF NORTH SUMATERA PROVINCE
FISCAL YEAR 2014

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF NORTH SUMATERA,

Considering:

that based on Article 317 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is stated that the Regional Head submits a draft Regional Regulation regarding the amendment to the APBD as referred to in Article 316 paragraph (1) accompanied by explanations and supporting documents to the DPRD to obtain joint approval;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Amendment to the Regional Revenue and Expenditure Budget of North Sumatra Province for the 2014 Fiscal Year;

In view of:

Law Number 24 of 1956 concerning the Establishment of the Autonomous Region of Atjeh

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ca1f52f5-538d-47d8-8243-05e3d6a49233","actionData","errors"]