[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9ebc083-4b5c-46c1-b6b7-ab72c629aba9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2022","number","2","year","2022","published_date","2022-09-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin","place_of_enactment","Sekayu","theme","Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBERIAN - INSENTIF dan kemudahan - penanaman modal
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2022/No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 25 Tahun 2007; UU No 20 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2021; Peraturan Presiden No 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden No 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2012 \n Dalam Peraturan ini diatur tentang Pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal, Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat dan/atau penanam modal untuk meningkatkan investasi di daerah. Diatur mengenai ketentuan umum, kriteria pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, bentuk insentif dan kemudahan penanaman modal, jenis usaha atau kegiatan penanaman modal, tata cara pemberian, jangka waktu, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2022. \n 17 hlm, Penjelasan : 7 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kriteria pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, yang meliputi kegiatan usaha sesuai program prioritas kabupaten, peningkatan perekonomian dan pendapatan masyarakat, kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi, penyerapan tenaga kerja lokal, penggunaan bahan baku lokal, berwawasan lingkungan, pembangunan infrastruktur, kegiatan penelitian dan pengembangan, berorientasi ekspor, kontribusi bagi pelayanan publik dan peningkatan produk regional bruto, alih teknologi, industri pionir, dan penggunaan barang modal dalam negeri.

Bentuk insentif yang diberikan dapat berupa pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah, bantuan modal dan/atau peralatan kerja, bantuan riset dan pengembangan, fasilitas pelatihan advokasi, serta bunga pinjaman rendah untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi. Bentuk kemudahan penanaman modal meliputi penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, sarana dan prasarana, fasilitasi penyediaan lahan, bantuan teknis, penyederhanaan perizinan melalui PTSP, kemudahan akses pemasaran, investasi langsung konstruksi, penanaman modal di kawasan strategis, kenyamanan dan keamanan berinvestasi, kemudahan sertifikasi dan standarisasi, akses tenaga kerja, pasokan bahan baku, dan fasilitasi promosi.

Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang menjadi fokus pengembangan meliputi sektor pariwisata dan kebudayaan, pendidikan, ekonomi kreatif, pangan, infrastruktur, energi, dan jasa industri. Usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan meliputi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi, usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinan khusus, usaha yang memprioritaskan keunggulan kabupaten, usaha yang telah mendapatkan fasilitas dari pemerintah pusat, dan usaha lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Penanam Modal yang mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pencabutan haknya sebagai Penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF MUSI BANYUASIN
SOUTH SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MUSI BANYUASIN REGENCY
NUMBER 2 OF 2022
ABOUT
GRANTING OF INVESTMENT INCENTIVES AND FACILITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MUSI BANYUASIN,

Considering:	that to implement the provisions of Article 2, Article 5 and Article 7 of Government Regulation Number 24 of 2019 concerning the Granting of Investment Incentives and Facilities in the Regions, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Granting of Investment Incentives and Facilities;
In view of:	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 28 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions and Municipalities in South Sumatra (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 73, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1821); Law Number 25 of 2007 concerning Investment (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9ebc083-4b5c-46c1-b6b7-ab72c629aba9","actionData","errors"]