[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9e53ddc-eb7d-45ed-880f-0059517b3a5c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2010 tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2010","number","8","year","2010","published_date","2010-11-23","effective_date","2010-12-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu","place_of_enactment","Putussibau","theme","ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kependudukan;
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2010/NO.8, TLD No.8, LL KAB. KAPUAS HULU: 48 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Kapuas Hulu, perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; . Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2009 \n Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Kriteria, Hak dan Kewajiban Penduduk; Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pendaftaran Kependudukan; Pencatatan Sipil; Data dan Dokumen Kependudukan; Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; Perlindungan Data Pribadi Penduduk; Penyidikan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2010. \n 41 halaman peraturan dan 7 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang mengatur perihal yang sama.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Kapuas Hulu. Administrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk mencakup pencatatan biodata, pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan. Pencatatan sipil meliputi pencatatan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.\n2. Hak dan kewajiban penduduk terkait perolehan dokumen kependudukan, pelayanan pendaftaran, perlindungan data pribadi, dan pelaporan peristiwa kependudukan.\n3. Prosedur pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan penerbitan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan akta catatan sipil.\n4. Pengaturan mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal penduduk.\n5. Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan seperti korban bencana alam, korban bencana sosial, orang terlantar, dan komunitas terpencil.\n6. Pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dan perlindungan data pribadi penduduk.\n\nPeraturan ini juga mengatur mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan administrasi kependudukan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap penduduk dikenakan sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.\n2. Denda administratif terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp 1.000.000,00 dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp 2.000.000,00.\n3. Penduduk yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,00.\n4. Orang asing yang berpergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp 100.000,00.\n5. Petugas yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp 5.000.000,00.\n6. Terdapat ketentuan pidana berupa pidana penjara dan/atau denda bagi yang memalsukan dokumen, mengubah data tanpa hak, mengakses database kependudukan tanpa hak, atau mendaftarkan diri lebih dari satu KK/KTP.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF KAPUAS HULU REGENCY
REGIONAL REGULATION OF KAPUAS HULU REGENCY
NUMBER 8 OF 2010
CONCERNING
POPULATION ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAPUAS HULU,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to provide protection, recognition, determination of personal status and legal status of population events and important events experienced by the residents of Kapuas Hulu Regency, it is necessary to regulate population administration;
that population administration has important and strategic value for the implementation of regional government, development, and services for the community, so it is necessary to manage population administration in a coordinated and sustainable manner;
that in order to orderly population administration, it is necessary to reorganize population administration in the Kapuas Hulu Regency area which consists of population registration

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9e53ddc-eb7d-45ed-880f-0059517b3a5c","actionData","errors"]