[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9e17139-0723-4bf5-a067-5930b304be0a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemecahan Desa Cikarang Menjadi Desa Karang Mekar Kecamatan Jampangkulon","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2004","number","5","year","2004","published_date","2004-02-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukabumi","place_of_enactment","Pelabuhan Ratu","theme","Pemecahan Desa Cikarang Menjadi Desa Karang Mekar Kecamatan Jampangkulon","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemecahan - desa - cikarang - menjadi - desa - cikarang - dan - desa - karang - mekar - kecamatan - jampangkulon
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2004/ No.3 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemecahan Desa Cikarang Menjadi Desa Karang Mekar Kecamatan Jampangkulon
ABSTRAK:	\n \n Bahwa usul pemecahan desa Cikarang Kec. Jampangkulon menjaid 2 desa berdasarkan Pasal 5 Perda No. 17 Tahun 2000. \n Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 76 Tahun 2001; Kepmendagri No. 4 Tahun 2000; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 21 Tahun 2001; Kepmendagri dan otonomi Daerah No. 22 Tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 23 Tahun 2001; Kepmendagri No. 24 Tahun 2001; Perda Kab. Sukabumi No. 2 Tahun 2000; Perda Kab. sukabumi 3 Tahun 2000; Perda Kab. Sukabumi No. 4 Tahun 2000; Perda Kab. Sukabumi No. 14 Tahun 2000; Perda Kab. Sukabumi No. 17 Tahun 2000. \n Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan Pemecahan Desa, Tujuan Pemecahan Desa, Bagian Wilayah dan Pusat Pemerintahan Desa, Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Pemerintah Desa, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2004. \n 11 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan yang ada.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemecahan Desa Cikarang di Kecamatan Jampangkulon menjadi dua desa, yaitu Desa Cikarang dan Desa Karang Mekar. Latar belakang pemecahan desa ini adalah usulan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Cikarang Nomor 02 Tahun 2002, yang dinilai perlu untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Pemecahan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembentukan dua desa baru dengan batas-batas wilayah yang jelas. Desa Cikarang memiliki luas wilayah kurang lebih 951,337 Ha dan Desa Karang Mekar memiliki luas wilayah kurang lebih 945,255 Ha, dengan batas-batas yang telah ditentukan. Wilayah desa juga dibagi ke dalam dusun-dusun, dengan pusat pemerintahan desa yang ditetapkan di dusun tertentu.

Peraturan ini juga mengatur sumber pendapatan dan kekayaan desa yang baru dibentuk, termasuk hasil kekayaan desa, pungutan desa yang sah, urunan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, pendapatan asli desa yang sah, pendapatan dari Pemerintah Kabupaten, bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta sumbangan dari pihak ketiga. Kekayaan Desa Cikarang sebelum dipecah dibagi antara kedua desa baru sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, peraturan ini mengatur tentang pemerintahan desa, termasuk laporan pertanggungjawaban Kepala Desa Cikarang sebelum pemecahan, pembentukan BPD di masing-masing desa baru, dan pengisian jabatan Kepala Desa di Desa Karang Mekar melalui pengusulan Pejabat Kepala Desa dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

NUMBER 3
SERIES D

REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI REGENCY
NUMBER: 5 YEAR 2004
CONCERNING
THE DIVISION OF CIKARANG VILLAGE INTO CIKARANG VILLAGE AND
KARANG MEKAR VILLAGE, JAMPANGKULON SUB-DISTRICT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SUKABUMI

\n\n \n \n

Considering:

that the proposal for the division of Cikarang Village, Jampangkulon Sub-district into 2 (two) villages, which has been stipulated
by Cikarang Village Regulation Number 02 of 2002
concerning the Proposal for the Division of Cikarang Village into Cikarang Village and Karang Mekar Village,
Jampangkulon Sub-district, is deemed necessary to receive attention and
be followed up by the Regional Government;
that based on Article 5 of Regional Regulation Number 17
of 2000 concerning Guidelines for the Formation, Division,
Abolition or Merger of Villages, Cikarang Village,
Jampangkulon Sub-district is deemed to meet the requirements
to be

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9e17139-0723-4bf5-a067-5930b304be0a","actionData","errors"]