[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9e0a112-050d-4f56-a73e-2c227d9d1233","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 1998","number","6","year","1998","published_date","1998-03-05","effective_date","1998-11-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surakarta","place_of_enactment","Surakarta","theme","Pajak Hotel dan Restoran","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak hotel dan restoran
1998
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.1998/NO.4 Seri A
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Hotel dan Restoran
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang pajak pembangunan I diubah menjadi Pajak Hotel dan Restoran; bahwa Peraturan Daerah Kotapraja Surakarta Nomor 8 Tahun 1960 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1987 tentang pajak pembangunan I, perlu disesuaikan; bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b, dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tentang Pajak Hotel dan Restoran;\r\n \n Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surakarta Nomor 3 Tahun 1988; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, obyek dan subyek pajak, dasar pengenaan dan tarif pajak, wilayah pemungutan dan cara perhitungan pajak, masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah, tata cara perhitungan dan penetapan pajak, tata cara pembayaran, tata cara penagihan pajak, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, tata cara pembetulan, pembatalan,pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, keberatan dan banding, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kedaluwarsa penagihan, ketentuan pidana, penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 1998. \n Peraturan Daerah Kotapraja Surakarta Nomor 8 Tahun 1960 dicabut. \n 12 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kotapraja Surakarta Nomor 8 Tahun 1960 jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pajak Pembangunan I (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1990 Nomor 8 Seri A Nomor 2).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Hotel dan Restoran di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta. Latar belakangnya adalah penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengharuskan perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Pembangunan I menjadi Pajak Hotel dan Restoran.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Nama, Objek, dan Subjek Pajak:** Pajak dikenakan atas setiap pelayanan di hotel dan/atau restoran. Objek pajak meliputi fasilitas penginapan, pelayanan penunjang, fasilitas olahraga dan hiburan khusus tamu hotel, jasa persewaan ruangan, dan penjualan makanan/minuman di tempat. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan tersebut.\n2. **Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak:** Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran kepada hotel dan/atau restoran. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% atau 5% dari jumlah pembayaran, tergantung jenis hotel dan restoran. Rumah makan khusus bagi masyarakat kurang mampu dibebaskan dari pajak.\n3. **Wilayah Pemungutan dan Cara Perhitungan Pajak:** Pajak dipungut di wilayah daerah. Besarnya pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.\n4. **Masa Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD):** Masa pajak adalah 1 bulan takwim. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.\n5. **Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak:** Walikotamadya menetapkan pajak terutang berdasarkan SPTPD dengan menerbitkan SKPD. Wajib Pajak yang membayar sendiri menggunakan SPTPD untuk menghitung dan menetapkan pajak terutang. Dalam jangka waktu 5 tahun, Walikotamadya dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDN.\n6. **Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak:** Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan. Penagihan dilakukan dengan Surat Tegoran, Surat Paksa, dan penyitaan jika Wajib Pajak tidak melunasi hutang pajak.\n7. **Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak:** Walikotamadya dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak.\n8. **Keberatan dan Banding:** Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikotamadya dan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang.","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101},"text","Peraturan Daerah Kotapraja Surakarta Nomor 8 Tahun 1960","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
SURAKARTA MUNICIPALITY LEVEL II REGION
NUMBER : 12 YEAR 1998 SERIES: A NUMBER : 4

GOVERNMENT OF SURAKARTA MUNICIPALITY LEVEL II REGION

REGIONAL REGULATION OF SURAKARTA MUNICIPALITY LEVEL II REGION
SURAKARTA
NUMBER : 6 YEAR 1998
ON
HOTEL AND RESTAURANT TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR/HEAD OF SURAKARTA MUNICIPALITY LEVEL II REGION

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9e0a112-050d-4f56-a73e-2c227d9d1233","actionData","errors"]