[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9dfa769-e19e-4d85-91c5-adfd841d49a1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial","short_title","Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2021","number","8","year","2021","published_date","2021-03-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","14d1d491-2913-41ca-9a01-c4e49c20de22","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Informasi Geospasial","short_name","Peraturan BIG","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak","tags",[],"location","Badan Informasi Geospasial","place_of_enactment","Bogor","theme","Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Badan Informasi Geospasial NO. 8, BN.2021/No.220, peraturan.go.id: 11 hlm.
Peraturan Badan Informasi Geospasial TENTANG Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Informasi Geospasial ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2021. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Informasi Geospasial ini mengatur pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Informasi Geospasial (BIG). Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Jenis PNBP pada BIG meliputi penerimaan dari penjualan produk IG dasar dan tematik, buku terkait IG, produk penginderaan jauh, jasa penyelenggaraan IG, jasa pelatihan geospasial, jasa penggunaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan geospasial, jasa penggunaan alat pengumpulan data geospasial, dan jasa royalti.
Persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk jenis PNBP tertentu kepada pihak tertentu (lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, TNI, Polri, pemerintah daerah, institusi pendidikan dalam negeri, dan institusi penelitian dalam negeri) dengan peruntukan yang tidak bersifat komersial (tugas kenegaraan/pemerintahan, proses belajar mengajar, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan/mitigasi bencana).
Tata cara pengajuan permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah), termasuk pihak yang berwenang menandatangani permohonan dan informasi yang harus dimuat dalam permohonan.
Kerja sama penjualan jenis PNBP berupa IG Dasar dan IG Tematik melalui pemberian lisensi penjualan produk IG kepada orang perorangan dan/atau badan hukum.
Tarif yang dikenakan kepada pemohon lisensi penjualan produk IG (70% untuk produk cetak dan 90% untuk produk digital dari tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah).
Kewajiban dan larangan bagi pemegang lisensi penjualan produk IG.
Pembangunan dan pengelolaan sistem informasi dan transaksi penjualan produk IG oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan layanan jasa dan produk geospasial.
Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan produk IG dan pelaksanaan lisensi penjualan produk IG oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan layanan jasa dan produk geospasial.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pemohon yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 akan dikenai sanksi.\n2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:\na. pengakhiran perjanjian penggunaan lisensi; dan/atau\nb. pencantuman dalam daftar hitam lisensi penjualan produk IG selama 1 (satu) tahun.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
BIG. Types and Tariffs on Types. Non-Tax State Revenue.
No. 220, 2021

REGULATION OF THE GEOSPATIAL INFORMATION AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8 OF 2021
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 49 OF 2019 REGARDING
TYPES AND TARIFFS ON TYPES OF NON-TAX STATE REVENUE THAT
APPLY TO THE GEOSPATIAL INFORMATION AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE GEOSPATIAL INFORMATION AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 4 paragraph (3) and
Article 5 paragraph (3) of Government Regulation Number 49 of 2019
concerning Types and Tariffs on Types of Non-Tax State Revenue
Applicable to the Geospatial Information Agency, it is necessary
to stipulate a Regulation of the Geospatial Information Agency regarding
the Implementation of Government Regulation Number 49 of 2019
concerning Types and Tariffs

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9dfa769-e19e-4d85-91c5-adfd841d49a1","actionData","errors"]