[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9d78f51-930a-4621-8e82-e78b9e729ad1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu, di Palu, di Kendari, dan di Kupang","short_title","Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1995","number","3","year","1995","published_date","1995-04-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu, di Palu, di Kendari, dan di Kupang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1995
Undang-undang (UU) NO. 3, LN. 1995/ No. 20, LL SETNEG : 5 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu, di Palu, di Kendari, dan di Kupang
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 1995. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu, Palu, Kendari, dan Kupang bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan penyelesaian perkara yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini dilakukan karena daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama yang ada sebelumnya dianggap terlalu luas, sehingga diperlukan pembentukan pengadilan baru untuk mengurangi beban kerja dan meningkatkan efisiensi.

Ketentuan Substansial

Undang-undang ini menetapkan pembentukan empat Pengadilan Tinggi Agama baru di Bengkulu, Palu, Kendari, dan Kupang, masing-masing dengan daerah hukum yang meliputi provinsi terkait. Pembentukan ini mengeluarkan daerah-daerah tersebut dari yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama yang sebelumnya mencakup wilayah yang lebih luas. Dengan demikian, setiap pengadilan baru akan memiliki kewenangan untuk menangani perkara di wilayahnya masing-masing, yang sebelumnya berada di bawah yurisdiksi pengadilan lain.

","transitional_provisions","1. Perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Manado, Ujung Pandang, dan Mataram tetap diperiksa dan diputus oleh masing-masing pengadilan tersebut. 2. Perkara yang telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Manado, Ujung Pandang, dan Mataram dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Palu, Kendari, dan Kupang.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 1995
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF HIGH RELIGIOUS COURT IN BENGKULU, IN PALU,
IN KENDARI, AND IN KUPANG

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to equalize opportunities to obtain justice and improve legal services to the community and in order to achieve the settlement of cases simply, quickly, and at a low cost, it is necessary to establish a High Religious Court in the provincial capital;
that the jurisdiction of the Palembang High Religious Court which covers the territory of Level I Province of South Sumatra and Bengkulu, the Manado High Religious Court which covers the territory of Level I Province of North Sulawesi and Central Sulawesi, the Ujung Pandang High Religious Court which covers the territory of Level I Province of South Sulawesi and Southeast Sulawesi, and the Mataram

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9d78f51-930a-4621-8e82-e78b9e729ad1","actionData","errors"]