[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9cadea7-89a5-4549-ad30-b6d2923582f3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2017","number","9","year","2017","published_date","2017-10-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Melawi","place_of_enactment","Nanga Pinoh","theme","Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2017/NO.9, TLD NO.9, LL KAB.MELAWI: 10 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:	\n \n Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, sehingga agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjalan tertib dan lancar, perlu diatur Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 34 Tahun 2003, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 84 Tahun 2015. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Struktur Organisasi Pemerintah Desa, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2017. \n 7 Halaman; Penjelasan : 3 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 6 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 18)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa di Kabupaten Melawi. Latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta ketidaksesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 6 Tahun 2006 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih baru.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan desa berjalan lancar dengan mengatur organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang sesuai dengan prinsip minimal struktur organisasi manajemen modern. Struktur organisasi pemerintah desa terdiri dari:

Kepala Desa sebagai unsur pimpinan.
Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa, dibantu oleh Kepala Urusan (Tata Usaha dan Umum, Keuangan, dan Perencanaan).
Pelaksana Teknis yang terdiri dari Kepala Seksi (Pemerintahan, Kesejahteraan, dan Pelayanan).
Pelaksana Kewilayahan yang terdiri dari Kepala Dusun.

Peraturan ini juga mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing elemen dalam struktur organisasi desa, termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun. Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya.

Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","1. Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang menjabat saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MELAWI
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MELAWI REGENCY
NUMBER 9 OF 2017
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE ORGANIZATION AND WORK SYSTEM OF VILLAGE GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MELAWI,

\n\n \n \n

Considering:

that the implementation of Village Government is a sub-system of the implementation of government nationally, so that in carrying out its duties and functions it runs in an orderly and smooth manner, it is necessary to regulate the Guidelines for the Organization and Work System of the Village Government;
that the Organization and Work System of the Village Government as stipulated in the Regional Regulation of Melawi Regency Number 6 of 2006 concerning the Organizational Structure of the Village Government is no longer in accordance with the provisions of laws and regulations and developments in circumstances;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9cadea7-89a5-4549-ad30-b6d2923582f3","actionData","errors"]