[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9c148de-89c9-45d5-8ef4-bb6f6c63e9fe","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2022","number","8","year","2022","published_date","2022-11-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bintan","place_of_enactment","Bandar Seri Bentan","theme","Penyelenggaraan Bantuan Hukum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bantuan hukum - penyelenggaraan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Bantuan Hukum
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) \r\nUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan \r\nHukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang \r\nPenyelenggaraan Bantuan Hukum. \n UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.12 Tahun 1956; UU No.18 Tahun 2003; UU No.16 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.42 Tahun 2013; Permenkumham No.3 Tahun 2013; Permenkumham No.10 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permenkumham No.63 Tahun 2016; Permenkumham No.3 Tahun 2021; Permenkumham No.4 Tahun 2021 \n Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan ini diatur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2022. \n 4 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Bintan. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat miskin di Kabupaten Bintan, terutama kelompok anak, perempuan, penduduk lanjut usia, dan penyandang disabilitas, dalam mendapatkan akses terhadap keadilan.

Penyelenggaraan bantuan hukum dilakukan oleh Bupati melalui unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, yang bertugas menyusun kebijakan, rencana anggaran, mengelola anggaran, dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum. Bupati menjalin kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai, sesuai standar bantuan hukum dan kode etik Advokat, serta mendapatkan informasi terkait pelaksanaan bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum wajib mengajukan permohonan, menyampaikan informasi perkara secara benar, dan membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen, memberikan pelayanan bantuan hukum, menyelenggarakan penyuluhan hukum, menerima anggaran dari APBD, mengeluarkan pendapat dalam sidang pengadilan, mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah, dan mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan program bantuan hukum, penggunaan APBD, menjaga kerahasiaan data, memberikan bantuan hukum sampai perkaranya selesai, memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, dan melaporkan perkembangan tugas kepada Bupati.

Jenis bantuan hukum meliputi masalah hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan hukum litigasi berupa pendampingan dan menjalankan kuasa di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Bantuan hukum nonlitigasi berupa penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan drafting dokumen hukum.

Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis atau lisan, menyerahkan dokumen perkara, dan melampirkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga, surat keterangan miskin, dan surat kuasa jika diajukan oleh kuasa Penerima Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dan menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis.

Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan dalam APBD setiap tahun dan dialokasikan pada anggaran unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum. Penyaluran dana bantuan hukum litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan menyampaikan laporan. Penyaluran dana bantuan hukum nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dari salah satu jenis pelayanan bantuan hukum Nonlitigasi dan menyampaikan laporan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pemberi Bantuan Hukum yang tidak menyampaikan Laporan Penyelenggaran Bantuan Hukum dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pemutusan hubungan kerja sama.\n2. Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan menerima pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dikenai sanksi administrasi pemutusan hubungan Kerjasama dan pengembalian anggaran yang telah diterima kepada daerah.\n3. Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BΙΝΤΑΝ
RIAU ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BΙΝΤΑΝ REGENCY
NUMBER 8 YEAR 2022
ON
LEGAL AID ORGANIZATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BIΝΤΑΝ,

Considering / Whereas :

that to implement the provisions of Article 19 paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 on Legal Aid, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Implementation of Legal Aid;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 State Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number 12 of 1956 on the Establishment of Autonomous REGIONs within the REGION of Central Sumatera Province (State Gazette of THE REPUBLIC OF INDONESIA of 1956 Number 25, Supplement to State Gazette of THE REPUBLIC OF INDONESIA Number 3896);
Law Number 18 of 2003 on Advocate (State Gazette of THE REPUBLIC OF INDONESIA of 2003 Number 49, Supplement to State Gazette of THE REPUBLIC OF INDONESIA Number 4288);
Law Number 16

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9c148de-89c9-45d5-8ef4-bb6f6c63e9fe","actionData","errors"]