[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9bc1f37-72d9-4bd8-8096-a02a4767a985","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 16 Tahun 2009","number","16","year","2009","published_date","2009-11-25","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2009/NO.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu memperbaharui sebagian dari isi Peraturan DaerahKota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan pembangunan dan kegiatan pendirian bangunan di Kota Banjarbaru sehingga perlu dilakukan pengaturan agar lebih tertib melalui pengaturan yang disesuaikan dengan\r\nperizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Dearah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 10 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2000 Nomor 7).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2009 ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan peraturan dengan perkembangan tata hukum dan kebutuhan daerah, serta masukan dari masyarakat dan pemerintah pusat terkait retribusi daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan peraturan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan asas penyelenggaraan retribusi daerah, serta untuk mengakomodasi tuntutan pengembangan tata bangunan yang asri dan berwawasan lingkungan.

Ketentuan substansial yang diubah meliputi:

Perubahan dan penghapusan beberapa definisi dalam Pasal 3 terkait jenis bangunan dan fasilitas yang dikenakan retribusi.
Perubahan persyaratan perizinan mendirikan bangunan (IMB) yang mengharuskan izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk, serta penegasan bahwa ketentuan dan persyaratan IMB akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Penegasan bahwa izin mendirikan bangunan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru.
Ketentuan mengenai pembatalan IMB jika syarat administrasi dipalsukan atau terdapat sengketa alas hak.
Ketentuan mengenai garis sempadan bangunan dengan as jalan dan batas sempadan bangunan dengan bangunan lainnya.
Perubahan tarif retribusi untuk berbagai jenis bangunan dan fasilitas, baik komersial maupun non-komersial.
Perubahan ketentuan mengenai ancaman pidana bagi pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dalam Peraturan Daerah.

Selain itu, Peraturan Daerah ini juga memberikan kewenangan kepada Walikota untuk mengatur lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan, termasuk pendirian bangunan di kawasan sekitar perkantoran pemerintahan provinsi dan penyediaan fasilitas umum oleh pengembang.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pelanggaran terhadap Pasal 5, 9, 10 ayat (1), 11, 12 ayat (1), 19 dan Pasal 22 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kota Banjarbaru No. 07 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/212536/perda-kota-banjarbaru-no-07-tahun-2000","06d91063-9103-418e-af66-cbafba9f6ac9","revoked_by",[101],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"PERDA Kota Banjarbaru No. 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/23562/perda-kota-banjarbaru-no-35-tahun-2011","2297f621-5eb5-4358-b40f-431c9542a2a9","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[111],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANJARBARU CITY
NUMBER 16 OF 2009
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 7 OF 2000
CONCERNING THE LOCAL FEE FOR BUILDING PERMITS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARBARU CITY,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to adjust to the prevailing laws and regulations, it is necessary to update some of the contents of Banjarbaru City Regional Regulation Number 7 of 2000 concerning the Local Fee for Building Permits;
that with the increasing development and building construction activities in Banjarbaru City, it is necessary to make arrangements to be more orderly through regulations that are adapted to Building Permits (IMB);
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Amendments to Regional Regulation Number 7 of 2000 concerning the Local Fee for Building

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9bc1f37-72d9-4bd8-8096-a02a4767a985","actionData","errors"]