[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9bc197f-5622-4d14-98d7-48e66b79ed57","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2002","number","14","year","2002","published_date","2002-08-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Magelang","place_of_enactment","Magelang","theme","Retribusi Tempat Khusus Parkir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah:\r\nbahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka Daerah sebagai Daerah otonom dapat menggali potensi Daerah dengan memungut retribusi tempat parkir khusus; bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud, perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;\r\n2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;\r\n3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);\r\n4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);\r\n5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);\r\n6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;\r\n8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum ;\r\n9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;\r\n10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;\r\n11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi ;\r\n12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain\r\n13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah ; \n Materi Pokok Peraturan Daerah ini adalah: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan; Tempat dan Waktu Pengenaan Retribusi; Nama, Subyek dan Obyek Retribusi; Golongan Retribusi dan Wilayah Pemungutan; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan; Besarnya Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif; Tata Cara; Pembayaran dan Penyetoran; Penetapan dan Pengelolaan Tempat Khusus Parkir; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2002. \n 12 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain. (-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pemungutan retribusi tempat khusus parkir serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tempat khusus parkir. Retribusi dikenakan kepada setiap pengguna jasa pelayanan dan fasilitas di lingkungan tempat khusus parkir yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Obyek retribusi meliputi pelataran/halaman/taman parkir dan gedung parkir.

Retribusi tempat khusus parkir termasuk golongan retribusi jasa usaha dan dipungut di wilayah Kota Magelang. Tingkat penggunaan jasa didasarkan pada kuantitas penggunaan fasilitas tempat khusus parkir. Tarif retribusi ditetapkan dengan prinsip memperoleh keuntungan yang layak, beroperasi secara efisien, dan berorientasi pada harga pasar. Struktur tarif bervariasi berdasarkan jenis kendaraan dan lokasi parkir (pelataran/taman/lapangan parkir atau gedung parkir), dengan tarif tambahan untuk parkir melebihi dua jam pertama.

Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai kepada petugas pemungut retribusi di tempat parkir dan diberi tanda bukti pembayaran. Hasil penerimaan retribusi disetorkan ke Kas Daerah. Lokasi tempat khusus parkir ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah kota, keselamatan lalu lintas, kebersihan lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa. Pengelolaan tempat khusus parkir dilaksanakan oleh dinas/instansi yang ditunjuk oleh Walikota, atau dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang memenuhi persyaratan perizinan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAGELANG CITY GOVERNMENT
MAGELANG CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 14 OF 2002.
ABOUT
LOCAL FEE FOR SPECIAL PARKING PLACES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MAGELANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 66 of 2001 concerning Regional Retribution, the Region as an autonomous Region can explore the potential of the Region by collecting local fee for special parking;
that to collect local fee as intended in letter a, it is necessary to prepare and stipulate a Regional Regulation;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9bc197f-5622-4d14-98d7-48e66b79ed57","actionData","errors"]