[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9ba6d26-2ea8-4b9e-9a5a-f00d1c9dedc4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2015","number","4","year","2015","published_date","2015-01-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pasuruan","place_of_enactment","Pasuruan","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bumd
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum
ABSTRAK:	\n \n bahwa guna lebih meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat seiring dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Peraturan Tarif Air Minum maka ketentuan yang mengatur mekanisme dan prosedur penetapan tarif dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air minum, perlu diubah; \n 1. 6.\tUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 3. 14.\tPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum; 4. 17.\tPeraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003, Seri D Nomor 02); 5. 22.\tPeraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01). \n Ketentuan Pasal 77 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003 Seri D Nomor 02, ) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:\r\n(1)\tTarif ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Badan Pengawas.\r\n(2)\tKonsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direksi dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya, dan target pengembangan tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai berikut:\r\na.\tdasar perhitungan usulan penetapan tarif;\r\nb.\thasil perhitungan proyeksi biaya dasar;\r\nc.\tperbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;\r\nd.\tproyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;\r\ne.\tperhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan\r\nf.\tkajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.\r\n(3)\tKonsep usulan penetapan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik sebelum diajukan kepada Kepala Daerah.\r\n(4)\tKonsep usulan penetapan tarif beserta data pendukung dan umpan balik dari pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.\r\n(5)\tBerdasarkan hasil pembahasan usulan penetapan tarif dan pendapat Badan Pengawas, Kepala Daerah menetapkan persetujuan atau penolakan secara tertulis kepada Direksi paling lambat 2 (dua) bulan sejak usulan diterima.\r\n(6)\tBerdasarkan persetujuan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direksi menerbitkan keputusan besarnya tarif bagi setiap pelanggan.\r\n(7)\tDireksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru diberlakukan secara efektif. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 \n 7 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003, Seri D Nomor 02)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah Pasal 77 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum terkait penetapan tarif air minum. Tarif ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Badan Pengawas. Usulan tarif harus mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya, dan target pengembangan tingkat pelayanan, serta dilengkapi data pendukung seperti dasar perhitungan, proyeksi biaya dasar, perbandingan dengan tarif berlaku, proyeksi peningkatan kualitas pelayanan, perhitungan subsidi, dan kajian dampak kenaikan beban pelanggan. Konsep usulan tarif dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan sebelum diajukan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas. Kepala Daerah menetapkan persetujuan atau penolakan secara tertulis paling lambat 2 bulan sejak usulan diterima. Direksi menerbitkan keputusan tarif dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat pelanggan paling lama 30 hari sebelum tarif baru berlaku.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PASURUAN
EAST JAVA PROVINCE
COPY
REGIONAL REGULATION OF PASURUAN CITY
NUMBER 4 OF 2015
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF PASURUAN CITY
NUMBER 16 OF 2003 CONCERNING REGIONAL DRINKING WATER COMPANY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PASURUAN,

Considering:

that in order to further improve drinking water services to the community in line with the enactment of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 23 of 2006 concerning Technical Guidelines and Procedures for Setting Drinking Water Tariffs at Regional Drinking Water Companies, the provisions governing the mechanism and procedures for setting tariffs in Regional Regulation of Pasuruan City Number 16 of 2003 concerning Regional Drinking Water Companies, need to be amended;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to amend Regional Regulation of Pasuruan City Number 16 of 2003 concerning Regional Drinking

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9ba6d26-2ea8-4b9e-9a5a-f00d1c9dedc4","actionData","errors"]