[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9a36c1c-c711-4882-bd83-8bec65e9a29a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2012","number","3","year","2012","published_date","2012-01-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tarakan","place_of_enactment","Tarakan","theme","Retribusi Perizinan Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi Perizinan Tertentu
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2012/No 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dipandang perlu untuk penyesuaian kembali jenis retribusi daerah terutama mengenai Retribusi Perizinan Tertentu; bahwa perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Retribusi Perizinan Tertentu. \n Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi; . Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang\r\nPedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; . Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang\r\nJalan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang\r\n Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M Dag/Per/12/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-Dag/Per/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bangunan; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2008\r\n tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah\r\n Kota Tarakan; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. \n Jenis Perizinan, Subjek dan Objek Retribusi, Besaran Tarif Retribusi, Tata Cara Pemungutan Retribusi, Sanksi Administratif, Penggunaan Retribusi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2012. \n 44 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 1999 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek ( Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 16 Seri C-01 );\n2. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 1999 Seri : B);\n3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 18 Tahun 1999 Seri : B Nomor 12)\n4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Tempat Minuman Beralkohol ( Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 1999 Seri : B Nomor 16 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Tempat Minuman Beralkohol ( Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 13 seri B-05);\n5. Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2009 tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2009 Seri: B-04), sepanjang yang mengatur mengenai nama, obyek, subyek retribusi, golongan retribusi, struktur dan cara menghitung serta besarnya tarif retribusi.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Tarakan ini mengatur tentang retribusi perizinan tertentu. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan jenis retribusi daerah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Jenis Retribusi**: Mengatur 5 jenis retribusi perizinan tertentu, yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.\n2. **Retribusi IMB**: Mengatur objek retribusi, subjek retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, struktur dan besarnya tarif retribusi IMB.\n3. **Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**: Mengatur objek retribusi, subjek retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa.\n4. **Retribusi Izin Gangguan**: Mengatur objek retribusi, subjek retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, struktur dan besarnya tarif retribusi.\n5. **Retribusi Izin Trayek**: Mengatur objek retribusi, subjek retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, struktur dan besarnya tarif retribusi.\n6. **Retribusi Izin Usaha Perikanan**: Mengatur objek retribusi, subjek retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, struktur dan besarnya tarif retribusi.\n7. **Perizinan**: Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan kegiatan usaha yang berhubungan dengan perizinan tertentu wajib memiliki izin tertulis dari Walikota.\n8. **Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**: Tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.\n9. **Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang**: Masa retribusi adalah 1 bulan, dan retribusi terutang pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.\n10. **Pemungutan Retribusi**: Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.\n11. **Tata Cara Pembayaran**: Pembayaran retribusi harus dibayar tunai dan lunas.\n12. **Sanksi Administratif**: Keterlambatan pembayaran dikenakan bunga 2% setiap bulan.\n13. **Tata Cara Penagihan**: Penagihan dilakukan dengan STRD setelah surat teguran.\n14. **Keberatan**: Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota.\n15. **Pemanfaatan**: Penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.\n16. **Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi**: Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.\n17. **Pengembalian Kelebihan Pembayaran**: Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.\n18. **Kedaluwarsa Penagihan**: Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah 3 tahun.\n19. **Pemeriksaan**: Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi.\n20. **Insentif Pemungutan**: Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif.\n","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Retribusi Daerah sebelumnya, masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah di pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF TARAKAN

REGIONAL REGULATION OF TARAKAN CITY
NUMBER 3 OF 2012
CONCERNING
CERTAIN PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TARAKAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is deemed necessary to readjust the types of regional retribution, especially regarding Certain Permit Retribution;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Tarakan City concerning Certain Permit Retribution.

In View of:

Law Number 29 of 1997 concerning the Establishment of Tarakan Municipality, Level II Region (State Gazette of 1997 Number 82, Supplement to State Gazette Number 3711);
Law Number 28 of 2002 concerning Buildings (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9a36c1c-c711-4882-bd83-8bec65e9a29a","actionData","errors"]