[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c99d80c0-f2f9-4722-9d59-08018812413b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 8 Tahun 2013","number","8","year","2013","published_date","2013-04-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan","place_of_enactment","Kandangan","theme","Izin Usaha Jasa Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perizinan, Pelayanan Publik
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2013/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	\n \n bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam\r\npembangunan di daerah sehingga dalam pelaksanaannya perlu\r\ndilakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap\r\nmasyarakat jasa konstruksi guna menumbuhkan pemahaman\r\ndan kesadaran akan tugas, fungsi, serta hak dan kewajiban\r\nuntuk meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib\r\nusaha jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi, dan pemanfaatan\r\nhasil pekerjaan konstruksi; bahwa dalam rangka penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah\r\nyang sesuai dengan kepranataan usaha, pemerintah daerah\r\nwajib memberikan pelayanan dan pembinaan serta pengawasan\r\nJasa Konstruksi lewat pemberian izin usaha yang selektif agar\r\nmampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam\r\npenyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal; bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah\r\nNomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat\r\nJasa Konstruksi, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa\r\nkonstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh\r\nPemerintah Daerah ditempat domisilinya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf\r\na, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah\r\ntentang lzin Usaha Jasa Konstruksi \n Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 ; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 ; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 \n Materi Pokok: KETENTUAN UMUM, ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN, USAHA JASA KONSTRUKSI, IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI, HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK, LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT KERJA/INSTANSI YANG\r\nBERWENANG MEMBERIKAN IUJK, PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN, SANKSI ADMINISTRASI, SISTEM INFORMASI, KETENTUAN LAIN–LAIN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Hal-hal yang belutn diatur dalarn peraturan daerah ini, sepanjang mengenai\r\npeiaksanaannya diatur dengan peraturan Bupati. \n 37 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit. Oleh karena itu, (-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi bertujuan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK, kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi, peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, dan mendukung pelayanan dasar di bidang jasa konstruksi.

Peraturan ini mengatur bahwa usaha jasa konstruksi mencakup jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, yang dapat dilakukan secara terintegrasi oleh orang perseorangan atau badan usaha. Badan usaha wajib memiliki IUJK yang mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha sesuai Sertifikat Badan Usaha (SBU).

Bupati berwenang memberikan IUJK kepada badan usaha yang memenuhi persyaratan, dengan kemungkinan pelimpahan kewenangan kepada unit kerja/instansi. Proses pemberian IUJK harus mengedepankan pelayanan prima dan mencerminkan profesionalisme penyedia jasa. Persyaratan meliputi kepemilikan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang bersertifikat, serta pemenuhan persyaratan administrasi seperti akta pendirian, SBU, dan dokumen lainnya.

Pemegang IUJK berhak mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi dan mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Mereka juga wajib memenuhi ketentuan keteknikan, keselamatan, kesehatan kerja, perlindungan sosial tenaga kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, pemegang IUJK wajib melaporkan perubahan data dan menyampaikan laporan akhir tahun kepada instansi pemberi IUJK.

","transitional_provisions","1. IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.\n2. Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di wilayah Kabupaten maka dapat dipergunakan:\na. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau\nb. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan IUJK, atau pencabutan IUJK.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 14 huruf a, Pasal 15 huruf a, Pasal 24 ayat (1) huruf d, dan Pasal 24 ayat (5) dikenakan sanksi peringatan tertulis.\n3. IUJK dapat dibekukan jika BUJK mengabaikan peringatan tertulis, melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (5), Pasal 24 ayat (1) huruf a sampai c, atau masuk daftar hitam.\n4. IUJK dapat dicabut jika BUJK melakukan pelanggaran yang telah dikenai sanksi pembekuan dua kali, tetap melaksanakan pekerjaan saat dibekukan, atau terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF HULU SUNGAI SELATAN REGENCY
NUMBER 8 OF 2013
on
CONSTRUCTION SERVICES BUSINESS LICENSE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF HULU SUNGAI SELATAN,

Considering / Whereas:

that construction services have a strategic role in development in the region so that in its implementation it is necessary to foster, regulate, and supervise the construction services community in order to foster understanding and awareness of the duties, functions, as well as rights and obligations to improve capabilities in realizing orderly construction services business, construction work, and utilization of construction work results;
that in the context of organizing construction services in the region that is in accordance with business institutions, the regional government is obliged to provide services and guidance as well as supervision of Construction Services through the provision of selective business

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c99d80c0-f2f9-4722-9d59-08018812413b","actionData","errors"]