[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c99a784c-e759-40f4-b2d6-3e2c66dcd5ac","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 tentang PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016","number","4","year","2016","published_date","2016-08-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"ba8e8363-834f-45d3-85f2-9308c4bc5c62","Hak & Perlindungan Konsumen","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pasuruan","place_of_enactment","Pasuruan","theme","PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

usaha mikro
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka pemberdayaan koperasi dan usaha mikro yang mempunyai arti penting, peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan\t\tekonomi masyarakat dan sebagai wahana\tpeningkatan ekspor non migas, penciptaan\t lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan, diperlukan peranan Pemerintah Kota dalam\t mendorong dan memberi perlindungan serta\tpeluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi;\r\nb.\tbahwa koperasi dan usaha mikro sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi daerah perlu diberdayakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim usaha\tyang kondusif, pemberian kesempatan berusaha,\tdukungan, perlindungan, dan pengembangan\tusaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi\t\tkoperasi dan usaha mikro dalam memajukan\t pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi; \r\nc.\tbahwa upaya pemberdayaan terhadap koperasi dan usaha mikro adalah tanggung jawab bersama antara\tPemerintah Kota, dunia usaha dan masyarakat yang merupakan amanat Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka perlu diatur dalam peraturan daerah;\r\nd.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\tmembentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro; \n Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);\r\nPeraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 02);\r\n \n Peraturan ini berisi tentang;\r\n1. Ketentuan umum;\r\n2. Landasan, asas dan prinsip Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro ;\r\n3. Maksud dan Tujuan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;\r\n4. Penumbuhan Iklim usaha dan Pengembangan Usaha;\r\n5. Persyaratan, Pelaksanaan, koordinasi, bentuk dan peran dekopinda;\r\n6. Sanksi Administratif;\r\n7. Ketentuan Penutup;\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 29 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Perizinan Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor 03, Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 12);\n2. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Pasuruan ini bertujuan untuk memberdayakan koperasi dan usaha mikro di wilayah Kota Pasuruan. Latar belakangnya adalah pentingnya peran koperasi dan usaha mikro dalam menopang ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Pemerintah Kota Pasuruan bertanggung jawab untuk mendorong, melindungi, dan memberikan peluang usaha yang kondusif bagi koperasi dan usaha mikro.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n- **Penumbuhan Iklim Usaha:** Pemerintah Kota menetapkan kebijakan terkait pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan, kesempatan berusaha, promosi dagang, dukungan kelembagaan, dan perlindungan.\n- **Pengembangan Usaha:** Pemerintah Kota memfasilitasi pengembangan usaha melalui bimbingan, pendampingan, dan bantuan penguatan modal di bidang produksi, pemasaran, sumber daya manusia, desain, dan teknologi.\n- **Persyaratan Pemberdayaan:** Koperasi dan Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan tertentu seperti memiliki izin usaha, NPWP/NPWPD, dan menyampaikan laporan keuangan.\n- **Pelaksanaan Pemberdayaan:** Pemberdayaan dilakukan oleh Pemerintah Kota, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan Dekopinda melalui koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap Koperasi dan Usaha Mikro yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikenakan sanksi administratif, berupa:\na. peringatan tertulis; dan/atau\nb. penghentian dan pengalihan fasilitas Pemberdayaan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PASURUAN
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF PASURUAN CITY
NUMBER 4 OF 2016
ON
COOPERATIVE AND MICRO ENTERPRISE EMPOWERMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PASURUAN,

\n\n \n \n

Considering:

that in the context of empowering cooperatives and micro enterprises which have important meaning, strategic role and position in supporting the economic resilience of the community and as a vehicle for increasing non-oil and gas exports, creating jobs, and poverty alleviation, the role of the City Government is needed in encouraging and providing protection and conducive business opportunities in order to be able to realize its role optimally in economic development;
that cooperatives and micro enterprises as one of the regional economic development actors need to be empowered comprehensively, optimally, and sustainably through the development of a conducive business climate,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c99a784c-e759-40f4-b2d6-3e2c66dcd5ac","actionData","errors"]