[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c992279c-b35b-4d91-bac8-a20aea994c65","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Melawi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/ Atau Pertokoan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 8 Tahun 2014","number","8","year","2014","published_date","2014-12-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Melawi","place_of_enactment","Nanga Pinoh","theme","Retribusi Pasar Grosir Dan/ Atau Pertokoan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2014/NO.8, TLD. NO.8, LL KAB. MELAWI: 15 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pasar Grosir Dan/ Atau Pertokoan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan diundangkannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka pengaturan Retribusi selama ini berdasarkan pada PP Kabupaten Melawi No. 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Pasar Pemerintahan Daerah perlu diganti untuk disesuaikan kembali \n UUD 1945 Psl 18 (6), UU No. 49 Tahun 1960, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 34 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 69 Tahun 2010 \n Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Pejabat, Badan, Pasar Grosir dan atau Pertokoan, Pertokoan, Tempat Pelelangan, Kios, Izin Pemakaian, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Pasar Grosir, Wajib Retribusi, Masa Retribusi, Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Keberatan, Pemeriksaan, dan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Hak dan Kewajiban, Ketentuan Perizinan dan Larangan; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Surat Pendaftaran; Penetapan Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Kedaluarsa Penagihan; Insentif; Ketentuan Pidana; Penyidikan; dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Ketentuan Penutup dalam Perda ini menyatakan bahwa pada saat Perda ini mulai berlaku maka Perda Kabupaten Melawi No. 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Pasar (Lembar Daerah Kabupaten Melawai Tahun 2007 No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi No. 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 15 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Pasar Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 34).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Melawi. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah, serta menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Substansial:

Obyek Retribusi: Penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan atau disewakan oleh Pemerintah Daerah, termasuk tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan pasar grosir dan pertokoan. Tidak termasuk obyek retribusi adalah fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN/BUMD dan swasta.

Subyek Retribusi: Orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

Hak dan Kewajiban: Setiap orang berhak menempati fasilitas pasar yang disediakan Pemerintah Daerah setelah mengajukan permohonan izin. Pemegang izin wajib menjaga dan memelihara tempat usahanya, tidak diperbolehkan mengubah bentuk bangunan, serta wajib memelihara ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan, dan keindahan.

Tarif Retribusi: Didasarkan pada jenis fasilitas (kios, los), lokasi, klasifikasi, luas, dan jangka waktu pemakaian. Struktur tarif ditetapkan berdasarkan klasifikasi kios (Kelas A, B, C), klasifikasi pertokoan, dan tempat pelelangan (ikan, hewan ternak, hasil bumi) dengan tarif yang berbeda-beda.

Masa Retribusi: Jangka waktu 1 bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Tata Cara Pemungutan: Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Sanksi Administratif: Keterlambatan pembayaran dikenakan bunga 2% per bulan.

Keberatan: Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD, SKRDKBT, dan SKRDLB kepada Bupati.

Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib Retribusi dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati.

Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MELAWI
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MELAWI REGENCY
NUMBER 8 OF 2014
CONCERNING
LEVY ON WHOLESALE MARKET AND/OR SHOPS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MELAWI,

\n\n \n \n

Considering:

that levies are one source of local revenue to finance the implementation of regional government and development and improve services to the community based on the principles of democracy, equality and justice, community participation and accountability, taking into account the potential of the region;
that based on the provisions of Article 127 letter b and Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, the Levy on Wholesale Market and/or shops is one type of business service levy that can be collected by the Regional Government whose regulation is stipulated by Regional Regulation;
that with the enactment of Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c992279c-b35b-4d91-bac8-a20aea994c65","actionData","errors"]