[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c97c0aeb-b776-407e-890a-1e8f50fa582a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 5 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Aman","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 5 Tahun 2023","number","5","year","2023","published_date","2023-08-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"ba8e8363-834f-45d3-85f2-9308c4bc5c62","Hak & Perlindungan Konsumen","tags",[],"location","Pemerintah Kota Depok","place_of_enactment","Depok","theme","Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Aman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

FASILITAS - PEMBINAAN - DAN - PENGAWASAN - PRODUK - HALAL - DAN - AMAN
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2023/05
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Aman
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Perda memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari mengkonsumsi dan mengginakan produk barang belum terjamin upaya menjamim kepastian hukum atas produk halal melalui pengawasan dan pembinaan keamanan panagn di masyarakat bahwa memberi kepastian hukum dan melaksanakan ketentuan UU No. 18 Tahun 2012 maka perlu menetapkan Perda Tentang Fasilitas Pembinaan Dan Pengawasan Produk Halal Dan Aman. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 33 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No. 69 Tahun 1999; PP No. 86 Tahun 2019; PP No. 39 Tahun 2021; Perda Kot. Depok No. 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kot. Depok No. 5 Tahun 2016; Perda Kot. Depok No. 10 Tahun 2016; Perda Kot. Depok No. 17 Tahun 2017. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Kewenangan Pemerintah Darah Kota, Fasilitas Pembinaan Dan Pengawasan Produk Halal, Fasilitas Pembinaan Dan Pengawasan Produk Aman, Fasilitas Sertifikasi Hall Produk Usaha Mikro, Sistem Informasi, Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha, Pengawasan Kepada Pelaku Usaha, LPH, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023. \n 22 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Depok Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Depok Tahun 2006-2025.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Aman bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi produk halal dan aman, meningkatkan daya saing produk daerah, serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya produk halal dan aman.

Pemerintah Daerah Kota Depok berwenang melakukan fasilitasi pembinaan dan pengawasan produk halal dan aman, serta sertifikasi produk halal bagi usaha mikro. Produk yang beredar di Kota Depok wajib bersertifikat halal, kecuali produk dari bahan yang diharamkan yang wajib diberi keterangan tidak halal. Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui sosialisasi, konsultasi, pendampingan, monitoring, dan evaluasi.

Fasilitasi pembinaan dan pengawasan produk halal dilakukan melalui pemeriksaan pemotongan hewan, penampungan bahan baku, serta pemisahan lokasi dan alat produksi halal dan tidak halal. Produk yang diproduksi dan beredar wajib memenuhi standar aman secara fisik, kimiawi, dan biologis. Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi lisensi higiene sanitasi, SPP-IRT, sertifikat laik higiene sanitasi, dan pelabelan yang memenuhi syarat.

Pemerintah Daerah Kota Depok dapat membentuk sistem informasi produk halal dan aman yang memuat data produk yang memenuhi standar, informasi pendaftaran dan sertifikasi, pembinaan, serta pelaporan dan pengaduan masyarakat. Masyarakat dan dunia usaha didorong untuk berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan produk halal dan aman. Pelaku usaha memiliki hak memperoleh informasi, pembinaan, dan pendampingan sertifikasi, serta wajib memberikan informasi yang benar, mencantumkan label halal, dan memisahkan lokasi produksi halal dan tidak halal.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL GAZETTE OF DEPOK CITY
NUMBER 5
YEAR 2023

MAYOR OF DEPOK
THE PROVINCE OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF DEPOK CITY
NUMBER 5 OF 2023
ON
FACILITATION OF GUIDANCE AND SUPERVISION OF HALAL AND SAFE PRODUCTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF DEPOK,

Considering / Whereas:

that the Regional Government has an obligation to protect the public from consuming and using product goods whose halal status and safety have not been guaranteed through supervisory and coaching efforts in accordance with their authority;
that efforts to ensure legal certainty over halal products through supervision and guidance on food safety in the community need to be carried out by the regional government in order to organize independent and competitive economic activities;
that in order to provide legal certainty and implement the provisions of Law Number 18 of 2012 on Food as amended several times, most recently by Law Number 6 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c97c0aeb-b776-407e-890a-1e8f50fa582a","actionData","errors"]