[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c97bda48-03e5-411e-a891-37df278d48f6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019","number","2","year","2019","published_date","2019-01-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rembang","place_of_enactment","Rembang","theme","Ketertiban Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ketertiban
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD No 2/2019
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketertiban Umum
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa guna mewujudkan ketertiban di Kabupaten Rembang, serta menumbuhkan rasa disiplin dalam bermasyarakat, diperlukan upaya dalam meningkatkan ketertiban umum;\r\nb. bahwa upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat guna mewujudkan kondisi masyarakat yang aman dan tertib, dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;\r\nc. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan Daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum; \n Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, asas, maksud dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan ketertiban umum, tindakan penertiban, peran serta masyarakat, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2019. \n 31 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1977 tentang Kebersihan, Kerapian, Keindahan, Kesehatan, Ketertiban dan Keamanan (Lembaran Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1977 Seri C pada tanggal 11 Nopember 1977).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16) sepanjang mengatur tentang ketentuan pidana.\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Larangan, dan Penanggulangan Pelacuran (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 17) sepanjang mengatur tentang ketentuan pidana.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Rembang. Latar belakangnya adalah perlunya upaya peningkatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang aman dan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek ketertiban umum, antara lain:\n\n - **Tertib Jalan dan Angkutan Jalan:** Mengatur hak pejalan kaki, penertiban lalu lintas, larangan menutup jalan tanpa izin, larangan merusak jalan, dan larangan parkir di trotoar.\n - **Tertib Sosial:** Melarang meminta sumbangan di jalan, melarang menjadi gelandangan atau pengemis, melarang perbuatan asusila di tempat umum, mewajibkan membawa KTP, dan melarang perjudian.\n - **Tertib Tanah dan Bangunan:** Melarang mendirikan bangunan di tanah negara tanpa izin, melarang mendirikan bangunan di RUMIJA, mewajibkan memiliki izin mendirikan bangunan, dan mengatur menara telekomunikasi.\n - **Tertib Lingkungan:** Melarang menangkap hewan yang dilindungi, melarang membuat gaduh, melarang membuang sampah sembarangan, dan mengatur rumah kos.\n - **Tertib Perizinan:** Mewajibkan izin untuk eksploitasi sumber daya alam dan kegiatan usaha.\n - **Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian:** Mengatur penyelenggaraan tempat hiburan dan keramaian.\n - **Tertib Pedagang Kaki Lima:** Mengatur lokasi dan tanggung jawab pedagang kaki lima.\n - **Tertib Reklame:** Mengatur lokasi dan ketentuan pemasangan reklame.\n - **Tertib Sungai, Saluran Air, dan Sumber Air:** Melarang membuang sampah ke sungai dan membangun di atas saluran air.\n - **Tertib Kesehatan:** Mewajibkan izin bagi tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran, paksaan Pemerintah Daerah, pembekuan izin, pencabutan izin, denda administratif, dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n3. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu juga diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF REMBANG
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF REMBANG REGENCY
NUMBER 2 OF 2019
CONCERNING
PUBLIC ORDER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF REMBANG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize order in Rembang Regency, and to foster a sense of discipline in society, efforts are needed to improve public order;
that efforts to organize public order and community peace in order to create a safe and orderly community condition, in its implementation must be carried out in accordance with the provisions of laws and regulations;
that in accordance with the provisions in Article 12 paragraph (1) letter e of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, peace, public order, and community protection are

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c97bda48-03e5-411e-a891-37df278d48f6","actionData","errors"]