[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9746e29-3c0e-4c5a-bc50-706c9be202c2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2018 tentang PT BANK JATIM SYARIAH (PERSERODA)","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2018","number","9","year","2018","published_date","2018-11-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Timur","place_of_enactment","Surabaya","theme","PT BANK JATIM SYARIAH (PERSERODA)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bumd
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 6 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PT BANK JATIM SYARIAH (PERSERODA)
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa bank syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional perlu dikembangkan secara sehat dan kuat dalam memberikan pelayanan jasa perbankan yang merupakan kebutuhan bagi masyarakat untuk menggunakan produk dan aktivitas perbankan syariah;\r\nb. bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagai Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, sehingga dapat melakukan pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah tersebut menjadi Bank Umum Syariah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu menjadikannya sebagai Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah;\r\nc. bahwa pendirian Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang PT Bank Jatim Syariah (Perseroda); \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang\r\nPembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan\r\nPeraturan-peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Undang–Undang Nomor 18 Tahun\r\n1950 tentang Perubahan Dalam Undang–Undang Nomor\r\n2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara\r\nTahun 1950);\r\n3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang\r\nPerbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3472) sebagaimana diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang\r\nPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992\r\ntentang Perbankan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);\r\n4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang\r\nKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4286);\r\n5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang\r\nPerseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);\r\n7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang\r\nPerbankan Syariah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4867);\r\n8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);\r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;\r\n14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\n15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah;\r\n16. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah; 17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;\r\n18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1999 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 59);\r\n19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 21);\r\n20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 48); \n Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Nama Dan Tempat Kedudukan, Maksud Dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri, Modal Dasar, Organ, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2018. \n Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\r\nAgar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur. \n Terdiri dari 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk PT Bank Jatim Syariah (Perseroda) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Timur yang berbentuk Perseroan Terbatas dan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pembentukan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap produk dan aktivitas perbankan syariah, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan prinsip syariah, menghimpun dan menyalurkan dana, menjalankan fungsi sosial dengan menerima dan menyalurkan dana sosial, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

PT Bank Jatim Syariah (Perseroda) melakukan kegiatan usaha dalam bidang perbankan syariah dan kegiatan penunjang lainnya. Untuk mengembangkan usaha, dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, dan/atau pihak swasta dari dalam dan/atau luar negeri. PT Bank Jatim Syariah (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan yang berbadan hukum tersendiri yang disetujui dalam RUPS.

Modal dasar PT Bank Jatim Syariah (Perseroda) sebesar Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), dengan minimal 51% dimiliki oleh Pemerintah Provinsi. Modal ditempatkan dan disetor dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi, PT Bank Jatim, dan Koperasi Pegawai PT Bank Jatim. Organ PT Bank Jatim Syariah (Perseroda) terdiri atas RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah untuk pertama kali diangkat oleh Gubernur.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF EAST JAVA
REGIONAL REGULATION OF EAST JAVA PROVINCE
NUMBER 9 OF 2018
CONCERNING
PT BANK JATIM SYARIAH (PERSERODA)

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF EAST JAVA,

Considering:

that sharia banks as part of the national banking system need to be developed in a healthy and strong manner in providing banking services that are a necessity for the public to use sharia banking products and activities;
that Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk as a Regional Owned Enterprise of East Java Province is a Conventional Commercial Bank that has a Sharia Business Unit, so that it can carry out a separation (spin-off) of the Sharia Business Unit into a Sharia Commercial Bank and the Government of East Java Province needs to make it a Regional Owned Enterprise of East Java Province in the form of a Regional Perseroan Company;
that the establishment of a Regional Owned Enterprise in the form of a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9746e29-3c0e-4c5a-bc50-706c9be202c2","actionData","errors"]