[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c96c0960-fc1c-4508-9847-307fa024a270","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":90,"_95":90,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Gorontalo Utara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 77 Tahun 2010","number","77","year","2010","published_date","2010-11-10","effective_date","2010-11-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara","place_of_enactment","Kwandang","theme","Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Gorontalo Utara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan badan usaha milik daerah (Bumd) kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 77, LD.2010/No.77
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk untuk memenuhi ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.5 Tahun 1962; UU No.1 Tahun 1995; UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.67 Tahun 2005; Kepmendagri No.50 Tahun 1999. \n Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan pendirian, kedudukan, maksud dan tujuan, bidang usaha, pemisahan kekayaan daerah, modal, organisasi dan tata kerja, direksi, komisaris, rapat-rapat, larangan, kepegawaian, tahun buku, laporan berkala dan tahunan, penetapan dan penggunaan laba, kerja sama dengan pihak ketiga, pembubaran BUMD, pengawasan, ketentuan lain-lain. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2010. \n Terdiri dari 22 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Gorontalo Utara. Latar belakang pembentukan BUMD adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi daerah. Tujuan pembentukan BUMD adalah untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian daerah, mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, serta memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

BUMD dapat dibentuk dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dan/atau Perusahaan Daerah (PD).
Modal BUMD berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan dapat ditambah dari pihak lain dengan persetujuan RUPS.
BUMD melaksanakan bidang usaha meliputi Perdagangan Umum, Pertanian dan Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Pariwisata, Pertambangan, Transportasi, PDAM, PLN dan Rumah Sakit.
Pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja BUMD, termasuk pengangkatan, tugas, wewenang, penghasilan, hak, dan pemberhentian Direksi dan Komisaris.
Pengaturan mengenai tahun buku, laporan berkala dan tahunan, penetapan dan penggunaan laba, kerjasama dengan pihak ketiga, dan pembubaran BUMD.
Pemerintah Daerah selaku pemegang saham mayoritas harus berkonsultasi kepada DPRD tentang usulan calon direksi dan komisaris perusahaan, serta penetapan kebijakan yang akan dibahas dalam RUPS.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH GORONTALO
REGIONAL REGULATION OF NORTH GORONTALO REGENCY
NUMBER 77 YEAR 2010
ABOUT
ESTABLISHMENT OF REGIONAL OWNED ENTERPRISES (BUMD)
NORTH GORONTALO REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH GORONTALO,

\n\n \n \n

Considering:

that to fulfill the provisions of Article 177 of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, the Region may have Regional Owned Enterprises in accordance with the Laws and Regulations;
that Regional Owned Enterprises as economic units cannot be separated from the regional economic system, aiming to assist and support the general policies of the Regional Government in order to improve the welfare of the community by managing the economic sector;
that in order to explore and intensify sources of regional revenue and stimulate the economic potential of the community, it is necessary to establish / establish Regional Owned

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c96c0960-fc1c-4508-9847-307fa024a270","actionData","errors"]