[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9626e35-d22c-42ff-b932-a246b19bbf81","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Datar Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar No. 01 Tahun 2016","number","01","year","2016","published_date","2016-06-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanah Datar","place_of_enactment","Batusangkar","theme","Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

telekomunikasi
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD 2016 NO. 1, LL SETDA KAB. TANAH DATAR : 24 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur Menara telekomunikasi;\r\n b. bahwa pembangunan dan penggunaan Menara \r\ntelekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur \r\npendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan dan estetika lingkungan serta asas manfaat;\r\n c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; \n Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang \r\nPenyelenggaran Telekomunikasi \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang \r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang \r\nPenggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang \r\nPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, \r\nPemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah \r\nKabupaten/Kota \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang \r\nRencana Tata Ruang Wilayah Nasional \r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor \r\n24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung\r\nPeraturan Menteri Komunikasi dan Informartika Nomor \r\n02/PER/KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman \r\nPembangunan dan Penggunaan Menara Bersama \r\nTelekomunikasi \r\nPeraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri \r\nPekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika \r\ndan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor \r\n18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor \r\n19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Nomor 3/P/2009 \r\ntentang Pedoman Pembangunan dan penataan Menara \r\nbersama telekomunikasi\r\nPeraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor \r\n23/PER/M.KOMINFO/04/ 2009 tentang Pedoman \r\nPelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan \r\nTelekomunikasi\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\n tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah\r\nPeraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 \r\nTahun 2011 tentang Bangunan Gedung\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 \r\nTahun 2011 tentang Bangunan Gedung\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 \r\nTahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah \r\nKabupaten Tanah Datar \r\n \n Lingkup pengaturan pembangunan dan penggunaan bersama Menara meliputi perencanaan lokasi Menara, perizinan pembangunan Menara, pembangunan Menara, tata cara perizinan pembangunan Menara, penggunaan bersama Menara, bangunan Menara, pembongkaran Menara, pencabutan izin, peran \r\nserta masyarakat, dan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan fasilitasi \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2016. \n 24 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi di Kabupaten Tanah Datar. Latar belakangnya adalah bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi, dan pembangunannya harus memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan, dan estetika.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur beberapa aspek penting, termasuk:

Perencanaan Lokasi Menara: Meliputi perencanaan tata ruang menara sebagai rencana penempatan menara, mengacu pada rencana tata ruang wilayah jika perencanaan lokasi menara belum ditetapkan.
Perizinan Pembangunan Menara: Pembangunan menara wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara dari Bupati, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang penataan ruang. Struktur bangunan menara bersama harus mampu menampung paling sedikit 2 penyelenggara telekomunikasi.
Pembangunan Menara: Menara disediakan oleh penyedia menara, yang bisa penyelenggara telekomunikasi atau bukan. Pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi yang merupakan perusahaan nasional. Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti rencana tata ruang wilayah kabupaten dan mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI).
Penggunaan Bersama Menara: Penyedia menara wajib memberikan kesempatan yang sama kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama. Penggunaan bersama menara wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis.
Kewajiban Penyedia Menara: Membangun menara sesuai ketentuan, mengasuransikan menara, melaksanakan kegiatan sesuai perizinan, mematuhi ketentuan teknis, membayar pajak/retribusi, memperbaiki menara yang tidak layak fungsi, dan membongkar menara yang tidak layak fungsi.

","transitional_provisions","1. Menara yang dibangun sebelum Peraturan Daerah ini diterbitkan tetap berdiri guna menjaga ketersediaan sarana telekomunikasi.\n2. Menara yang tidak difungsikan atau tidak dipergunakan dengan semestinya harus dibongkar oleh pemiliknya.\n3. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun tidak dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran sesuai peraturan perundang-undangan.\n4. Menara yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang diprioritaskan untuk digunakan sebagai Menara bersama.","sanctions","1. Penyedia Menara yang melanggar ketentuan Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi meliputi: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin, dan denda.\n3. Pencabutan izin dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu 7 hari.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TANAH DATAR
WEST SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TANAH DATAR REGENCY
NUMBER 1 OF 2016

ABOUT
DEVELOPMENT AND JOINT USE OF TELECOMMUNICATION TOWERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANAH DATAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that telecommunications are a public facility which in its implementation requires telecommunication infrastructure;
that the construction and use of Telecommunication Towers as one of the supporting infrastructure in the provision of telecommunications must consider efficiency, environmental safety and environmental aesthetics as well as the principle of benefit;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Development and Joint Use of Telecommunication Towers;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9626e35-d22c-42ff-b932-a246b19bbf81","actionData","errors"]