[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c961e807-0b98-47c5-ab68-e508641c03f3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":84,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Hibah kepada Pemeritah Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 11 Tahun 2018","number","11","year","2018","published_date","2018-07-25","effective_date","2018-08-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"193753c5-a731-40ce-a1e2-9283553b49dd","Utang, Piutang & Hibah Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah","place_of_enactment","Weda","theme","Hibah kepada Pemeritah Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

hibah
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 Nomor 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Hibah kepada Pemeritah Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan peraturan daerah ini, antara lain yaitu untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan perlu dilakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan lain-lain pendapatan asli daerah di luar pajak daerah dan retribuasi daerah; berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a PP No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; hibah kepada pemerintah daerah sebagai komponen lain-lain pendapatan asli daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang perlu dimaksimalkan oleh daerah untuk kesejahteraan masyarakat; berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan peraturan daerah tentang hibah kepada pemerintah daerah. \n Dasar hukum peraturan daerah ini, antara lain yaitu Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 6 Tahun 1990, UU No. 46 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 12 Tahun 2017, Perda Kab. Halteng No. 13 Tahun 2016, dan Perda Kab. Halteng No. 1 Tahun 2018. \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentang hibah kepada pemerintah daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum; prinsip umum; ketentuan penerimaan; ketentuan pengelolaan; pertanggungjawaban dan pelaporan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup. Peraturan daerah ini terdiri dari V bab dan 12 pasal. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2018. \n 7 halaman. Penjelasan: 2 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang hibah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Latar belakangnya adalah untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan dengan memaksimalkan pendapatan asli daerah di luar pajak dan retribusi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi hibah sebagai komponen pendapatan asli daerah.

Ketentuan substansial mencakup prinsip umum hibah yang bersifat sukarela, transparan, tidak mengikat, dan tidak mengandung kontraprestasi. Hibah harus dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dan peningkatan fungsi pemerintahan/layanan umum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah dapat menerima hibah dari pihak ketiga berupa pemberian, hadiah, wakaf, atau sumbangan lain yang serupa, tanpa mengurangi kewajiban pihak ketiga kepada negara atau daerah.

Penerimaan hibah harus didasarkan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani bersama antara pemberi dan penerima hibah, serta diketahui oleh DPRD. Hasil penerimaan hibah dalam bentuk rupiah disetorkan ke kas daerah dan dicantumkan dalam APBD. Hibah yang berbentuk barang bergerak atau tidak bergerak menjadi kekayaan daerah dan dikelola sebagai barang milik daerah.

","transitional_provisions","1. Kekayaan daerah dan penerimaan daerah yang didapat atas perolehan hibah berdasarkan peraturan daerah yang berlaku sebelum peraturan daerah ini tetap menjadi milik daerah.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CENTRAL HALMAHERA
THE PROVINCE OF NORTH MALUKU

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL HALMAHERA REGENCY
NUMBER 11 OF 2018
ON
GRANTS TO LOCAL GOVERNMENTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CENTRAL HALMAHERA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to support government duties, the implementation of development and community services, it is necessary to make efforts to maximize other original regional income outside of regional taxes and regional fees;
that based on the provisions of Article 2 letter a of Government Regulation Number 2 of 2012 on Regional Grants;
that grants to local governments as components of other original regional income are one of the original regional incomes that need to be maximized by the region for the welfare of the community;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c above, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c961e807-0b98-47c5-ab68-e508641c03f3","actionData","errors"]