[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c96087fe-04fa-446d-9a16-9cc9ebeacbd8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan No. 3 Tahun 2011","number","3","year","2011","published_date","2017-07-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pasuruan","place_of_enactment","Bangil","theme","Pembentukan Peraturan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan produk hukum daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Kab Pasuruan Tahun 2011 No 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Peraturan Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan\r\ndi daerah yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan\r\nDaerah sebagai wujud tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah;\r\nb. bahwa pembentukan Peraturan Daerah harus dapat dipertanggung\r\njawabkan secara substansial dan prosedural dengan memperhatikan\r\naspirasi masyarakat melalui proses politik yang demokratis;\r\nc. bahwa aspirasi dan peranserta masyarakat perlu dijamin dalam proses\r\npembentukan peraturan daerah;.\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah\r\ntentang Pembentukan Peraturan Daerah. \n Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945;\r\n\r\n UU 12/1950;\r\n\r\n UU 10/2004;\r\n\r\n UU 32/2004;\r\n\r\n UU 27/2009;\r\n\r\n PP 79/2005;\r\n\r\n PP 16/2010;\r\n\r\n Perpres 61/2006;\r\n\r\n Perpres 1/2007;\r\n\r\n Permendagri 15/2006;\r\n\r\n Permendagri 16/2006;\r\n\r\n Permendagri 17/2006;\r\n\r\n Permendagri 53/2007;\r\n\r\n Permenkumham M.HH-01.PP.01.01/2008; \n peraturan ini mengatur mengenai Pembentukan Peraturan Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n jumlah 16 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan latar belakang bahwa Peraturan Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara substansial dan prosedural, serta memperhatikan aspirasi masyarakat. Tujuan pembentukan Peraturan Daerah adalah untuk mengatur penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah, dan menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ketentuan substansial dalam Peraturan Daerah ini mencakup:

Asas Pembentukan Peraturan Daerah: Pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan yang baik, termasuk kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian materi muatan, kemampuan pelaksanaan, kedayagunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.
Materi Muatan Peraturan Daerah: Materi muatan harus mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, ketertiban, kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Peraturan Daerah dapat berisi ketentuan pidana berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.
Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah: Tahapan meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penyelarasan, penetapan/pengesahan, klarifikasi dan evaluasi, serta pengundangan.
Program Legislasi Daerah (Prolegda): Prolegda disusun bersama antara DPRD dan Kepala Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas.
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah: Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah, dengan disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah: Rancangan Peraturan Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah melalui dua tingkat pembicaraan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
Penyelarasan: Rancangan Peraturan Daerah yang selesai dibahas dilakukan penyelarasan oleh Balegda bersama Bagian Hukum.
Penetapan dan Pengesahan: Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Klarifikasi dan Evaluasi: Rancangan Peraturan Daerah disampaikan kepada Pemerintah untuk mendapatkan klarifikasi dan evaluasi.
Pengundangan dan Penyebarluasan: Setiap Peraturan Daerah diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah dan disebarluaskan kepada masyarakat.
Peraturan Pelaksanaan: Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah untuk melaksanakan Peraturan Daerah, dengan batas waktu paling lama 6 bulan sejak Peraturan Daerah diundangkan.
Peran Serta Masyarakat: Masyarakat berhak memperoleh informasi dan menyampaikan masukan terhadap rencana pembentukan, persiapan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur proses pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Pasuruan, mulai dari perencanaan hingga pengundangan, serta peran serta masyarakat dalam proses tersebut.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PASURUAN REGENCY
NUMBER 3 OF 2011
CONCERNING
FORMATION OF REGIONAL REGULATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PASURUAN,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that a Regional Regulation is a law and regulation in the region formed in the context of organizing the Regional Government as a form of responsibility for the implementation of regional autonomy;
that the formation of Regional Regulations must be substantially and procedurally accountable by taking into account the aspirations of the community through a democratic political process;
that the aspirations and participation of the community need to be guaranteed in the process of forming regional regulations;.
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Formation of Regional Regulations.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c96087fe-04fa-446d-9a16-9cc9ebeacbd8","actionData","errors"]