[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c947fff0-0acd-43c4-8420-3d0aa18bd392","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 10 Tahun 2016","number","10","year","2016","published_date","2016-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pontianak","place_of_enactment","Pontianak","theme","Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2016/NO.10, TLD No.10, LL KOTA PONTIANAK : 50 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, maka penyelenggaraan administrasi kependudukan harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh. \n UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959, UU. No. 23 Tahun 2006, UU. No. 6 Tahun 2011, UU. Noo. 12 Tahun 2006, UU. No. 8 Tahun 1981, UU. No. 25 Tahun 2009, UU. No. 1 Tahun 1974, UU. No. 23 Tahun 2014, PP. No. 79 Tahun 2005, PP. No. 37 Tahun 2007, Perpres No. 25 Tahun 2008, Perpres No. 26 Tahun 2009, Permendagri No. 9 Tahun 2011. \n Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup, Kriteria, Hak, Dan Kewajiban Penduduk, Kewenangan Penyelenggara Dan Instansi Pelaksana, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data Dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Saat Daerah Atau Negara Atau Sebagian Negara Dalam Keadaan Darurat Dan Luar Biasa, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Perlindungan Data Dan Dokumen Kependudukan, Perlindungan Data Pribadi Penduduk, Sanksi Penduduk, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016. \n Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturab Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2008 \n Ketentuan Peralihan menyatakan bahwa semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini. \n Peraturan ini memiliki 36 halaman dan 14 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kota Pontianak ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Seri E Nomor 1)\n2. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, serta untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kriteria, hak, dan kewajiban penduduk Kota Pontianak.
Kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan instansi pelaksana.
Pendaftaran penduduk, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM), dan proses pindah datang penduduk.
Pencatatan sipil, meliputi pencatatan kelahiran, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
Data dan dokumen kependudukan, termasuk biodata penduduk, KK, KTP-el, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil.
Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam keadaan darurat dan luar biasa.
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Perlindungan data dan dokumen kependudukan serta data pribadi penduduk.

Peraturan ini mengatur kewajiban penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, serta memberikan hak kepada penduduk untuk memperoleh dokumen kependudukan dan perlindungan data pribadi.

","transitional_provisions","1. Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.\n2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP-el sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP-el yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dikenakan denda, dengan besaran yang bervariasi tergantung jenis keterlambatan (pindah datang, perubahan data).\n2. Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting (perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, dll.) dikenakan denda dengan besaran yang berbeda-beda.\n3. Pejabat instansi pelaksana yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,-.\n4. Penduduk yang berpergian tidak membawa KTP-el atau KIPEM dikenakan denda.\n5. Orang asing yang berpergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal dikenakan denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF PONTIANAK
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PONTIANAK CITY
NUMBER 10 OF 2016
ON
IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PONTIANAK,

Considering :

that in order to improve professional population administration services, meet information technology standards, be dynamic, orderly, and non-discriminatory, the implementation of population administration must be carried out in accordance with minimum service standards towards comprehensive excellent service;
that with the enactment of Law Number 24 of 2013 on Amendments to Law Number 23 of 2006 on Population Administration and Law Number 23 of 2014 on Regional Government, Regional Regulation of Pontianak City Number 1 of 2008 on Population Administration as amended by Regional Regulation Number 9 of 2012 needs to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c947fff0-0acd-43c4-8420-3d0aa18bd392","actionData","errors"]