[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c93c4958-fa1e-43f0-a708-1f2072fb23f6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kaur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 6 Tahun 2014","number","6","year","2014","published_date","2014-04-26","effective_date","2014-04-28","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kaur","place_of_enactment","Kaur Selatan","theme","Retribusi Rumah Potong Hewan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Restribusi Rumah Potong Hewan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Kab. Kaur Tahun 2014 No. 203
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Rumah Potong Hewan
ABSTRAK:	\n \n a. Dalam rangka mengupayakan tersedianya daging yang sehat dan layak untuk dikonsumsi masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak serta pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah di potong;\r\n\r\nb. Untuk mendukung pembiayaan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan sebagaimana yang dimaksud, di perlukan peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran restribusi atas jasa pelayanan penyediaan rumah pemoongan hewan;\r\n\r\nc. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Restribusi Rumah Potong Hewan merupakan jenis Restribusi Daerah yang pemungutannya menjadi kewenangan Kabupaten/Kota; \n 1. UU Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945\r\n2. UU No. 9 Tahun 1967\r\n3. UU No. 8 Tahun 1981\r\n4. UU No. 16 Tahun 1992\r\n5. UU No. 3 Tahun 2003\r\n6. UU No. 32 Tahun 2004\r\n7. UU No. 18 Tahun 2009\r\n8. UU No. 28 Tahun 2009\r\n9. UU No. 32 Tahun 2009\r\n10. UU No. 12 tahun 2011\r\n11. PP No. 27 Tahun 1983\r\n12. PP No. 27 Tahun 1999\r\n13. PP No. 82 Tahun 2000\r\n14. PP No. 38 Tahun 2007\r\n15. PP No. 69 Tahun 2010\r\n16. Permendagri No. 1 Tahun 2014\r\n17. Permendagri No. 14 Tahun 2007\r\n18. Perda No. 04 Tahun 2012 \n Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif restribusi rumah potong hewan di dasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta untuk penggantian biaya yang meliputi :\r\n1. Biaya investasi\r\n2. Perawatan\r\n3. Penyusutan\r\n4. Asuransi\r\n5. biaya ritun/ yang berkaitan langsung dengan penyediaan dasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2014. \n 12 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Kaur. Latar belakangnya adalah untuk menyediakan daging yang sehat dan layak konsumsi, serta untuk mendukung pembiayaan fasilitas rumah pemotongan hewan. Tujuannya adalah untuk memungut retribusi atas jasa pelayanan penyediaan rumah pemotongan hewan.

Ketentuan substansial meliputi:

Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan dan pemeriksaan teknis, meliputi penyewaan kandang, pemeriksaan kesehatan hewan (ante-mortem dan post-mortem), pemakaian tempat pemotongan, dan pemakaian tempat pelayuan daging.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas rumah potong hewan ternak.
Tarif retribusi ditetapkan untuk pemotongan ternak di dalam dan di luar rumah potong hewan, dengan tarif berbeda untuk ternak besar dan kecil. Pemeriksaan kesehatan hewan (ante-mortem dan post-mortem) juga dikenakan tarif.
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan hasilnya disetor ke Rekening Umum Kas Daerah.

Peraturan ini juga mengatur tentang masa retribusi, saat retribusi terutang, sanksi administratif, tata cara pembayaran dan penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta penyidikan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","Perda Kab. Kaur No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/344011/perda-kab-kaur-no-1-tahun-2024","e8a516aa-6912-46dd-8ed7-90d804eb9a44","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KAUR
BENGKULU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KAUR REGENCY
NUMBER YEAR 2014
ABOUT
ANIMAL SLAUGHTERHOUSE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAUR,

Considering:

that in order to strive for the availability of meat
that is healthy and fit for public consumption,
the Regional Government provides slaughterhouse
facilities for livestock and health checks
of animals before and after slaughter;
that to support the financing of the provision of
slaughterhouse facilities as
referred to in letter a, the participation of
the community is needed in the form of retribution payments for services
providing animal slaughterhouses;
that according to the provisions in Law Number
28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution,
Animal Slaughterhouse Retribution is a type of
Regional Retribution whose collection is the
authority of the Regency/City;
that based on the considerations as
referred to in letters a, b and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c93c4958-fa1e-43f0-a708-1f2072fb23f6","actionData","errors"]