[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c938d02e-7aac-4fbf-9e58-952c93251fe7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":87,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2009","number","5","year","2009","published_date","2009-06-11","effective_date","2009-08-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"9b740be1-c6ec-4a7c-a83f-061d3071eaf8","Pengendalian Internal Pemerintah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sanggau","place_of_enactment","Sanggau","theme","PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pedoman-desa
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2009/NO.5, TLD NO.5, LL KAB.SANGGAU: 12 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu mengatur tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa dengan Peraturan Daerah; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005, PP No.72 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, Permendagri No.15 Tahun 2006, Permendagri No.16 Tahun 2006, Permendagri No.17 Tahun 2006, Permendagri No.53 Tahun 2007, Permendagri No.29 Tahun 2006. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Asas, Penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Materi Muatan, Pembahasan, Pengesahan dan Penetapan, Mekanisme Pengambilan Keputusan, Tehnik Penyusunan, Evaluasi, Penyebarluasan Peraturan Desa, Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2009. \n Peraturan ini memiliki 9 halaman dan 3 halaman penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2009 ini mengatur tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Tujuannya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik berdasarkan tata aturan perundang-undangan.

Ketentuan Substansial:

Asas Pembentukan Peraturan Desa: Peraturan Desa harus berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.
Proses Penyusunan: Rancangan Peraturan Desa dapat diprakarsai oleh Pemerintah Desa atau BPD. Masyarakat berhak memberikan masukan.
Materi Muatan: Jenis peraturan perundang-undangan di desa meliputi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Materi muatan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pembahasan dan Pengesahan: Rancangan Peraturan Desa dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD.
Mekanisme Pengambilan Keputusan: Rapat BPD harus memenuhi kuorum.
Evaluasi: Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pungutan, dan penataan ruang dievaluasi oleh Bupati. Peraturan Desa yang telah ditetapkan dapat dibatalkan oleh Bupati jika bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Penyebarluasan: Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diumumkan dalam Berita Daerah.
Pembinaan dan Pengawasan: Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SANGGAU REGENCY
NUMBER 5 OF 2009
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE FORMATION AND MECHANISM OF COMPILATION OF
VILLAGE REGULATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SANGGAU

Considering :

that in order to implement the provisions of article 62 of the Regulation
Government Number 72 Year 2005 concerning Villages, it is deemed
necessary to regulate the Guidelines for the Formation and Mechanism of
Preparation of Village Regulations with Regional Regulations.

In view of :

Law Number 27 of 1959 concerning Stipulation
Emergency Law Number 3 of 1953 concerning
Formation of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette
Republic of Indonesia Year 1953 Number 9, Supplement to State Gazette
Republic of Indonesia Number 352) as Law
(State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 72,
Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1820);
Law Number 10 of 2004 concerning the Establishment of
Laws

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c938d02e-7aac-4fbf-9e58-952c93251fe7","actionData","errors"]