[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9354550-010d-4887-91ab-e79928443474","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Di Kabupaten Kendal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2008","number","7","year","2008","published_date","2008-06-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kendal","place_of_enactment","Kendal","theme","Lembaga Kemasyarakatan Desa Di Kabupaten Kendal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2008/No.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Lembaga Kemasyarakatan Desa Di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:	\n \n bahwa lembaga kemasyarakatan desa pada hakekatnya merupakan mitra pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam mendorong, memotivasi, dan menciptakan akses masyarakat agar lebih berperan aktif dalam pengelolaan pembangunan\r\nsecara partisipatif, pelayanan publik, pelaksanaan demokratisasi, dan\r\nmewujudkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi penyelenggaraan\r\npemerintahan desa; bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa, sudah tidak sesuai dengan peraturan tersebut sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan\r\nhurf b di atas serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Kendal; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, tata cara pemebntukan, maksud dan tujuan, tugas, fungsi, dan kewajiban, jenis LKD, kepengurusan, tata kerja, hubungan kerja, sumber dana, pembinaan dan pengawasan, pembubaran, ketentuan pralihan, dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2008. \n Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2000 dicabut \n 25 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2000 Seri D No. 19).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Kabupaten Kendal. LKD dibentuk sebagai mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan, pelayanan publik, demokratisasi, serta mewujudkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pemerintahan desa.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan: Pembentukan LKD bertujuan untuk memelihara nilai kegotongroyongan, mendukung kelancaran tugas kepala desa, membantu perencanaan pembangunan berbasis masyarakat, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan desa. Tujuannya adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, partisipasi, kemitraan, pemberdayaan, dan pengembangan kegiatan sesuai kebutuhan desa.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

LKD bertugas membantu pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, meliputi penyusunan rencana pembangunan partisipatif, pelaksanaan pembangunan, pengembangan partisipasi masyarakat, dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat.
Fungsi LKD mencakup penampungan aspirasi masyarakat, penanaman rasa persatuan, peningkatan pelayanan pemerintah, penyusunan rencana pembangunan partisipatif, pengembangan prakarsa masyarakat, penggalian potensi sumber daya alam, pemberdayaan keluarga, dan pemberdayaan hak politik masyarakat.
Jenis LKD terdiri dari LPMD/LKMD, lembaga adat, TP PKK desa, RT/RW, karang taruna, dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya. Masing-masing jenis LKD memiliki tugas dan fungsi spesifik sesuai dengan bidangnya.
Pengurus LKD dipilih dari, oleh, dan untuk masyarakat, dengan persyaratan tertentu seperti usia minimal, status penduduk setempat, kemauan, kemampuan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.
Hubungan kerja antara LKD dengan pemerintah desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif. Dana kegiatan LKD dapat bersumber dari swadaya masyarakat, APB Desa, APBD, bantuan pemerintah, dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","1. Organisasi dan lembaga masyarakat desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Khusus untuk RT/RW yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.\n3. Tugas, fungsi, kewajiban, pembentukan, pengurus, dan ketentuan lainnya mengenai RT/RW dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 4 Seri E No.3).","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2000","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KENDAL REGENCY GOVERNMENT
KENDAL REGENCY REGULATION
NUMBER 7 OF 2008
CONCERNING
VILLAGE COMMUNITY INSTITUTIONS
IN KENDAL REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KENDAL,

\n\n \n \n

Considering :

that village community institutions are essentially partners of the village government in organizing community empowerment, particularly in encouraging, motivating, and creating community access to play a more active role in participatory development management, public service, the implementation of democratization, and realizing the effectiveness, efficiency, and transparency of village government administration;
that with the enactment of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages and Minister of Home Affairs Regulation Number 5 of 2007 concerning Guidelines for Structuring Community Institutions, Kendal Regency Regulation Number 19 of 2000 concerning the Establishment

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9354550-010d-4887-91ab-e79928443474","actionData","errors"]