[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9306224-0832-4474-abef-5a2e52f2eddb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/PK.350/3/2018 Tahun 2018 tentang Pemasukan Obat Hewan Khusus Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia","short_title","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/PK.350/3/2018 Tahun 2018","number","09/PERMENTAN/PK.350/3/2018","year","2018","published_date","2018-03-02","effective_date","2018-03-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","4e990812-2cda-4067-ba56-55fe9c7d80c8","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pertanian","short_name","Permentan","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Kementerian Pertanian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemasukan Obat Hewan Khusus Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Menteri Pertanian NO. 09/PERMENTAN/PK.350/3/2018, BN.2018 No. 357, jdih.pertanian.go.id: 13 hlm.
Peraturan Menteri Pertanian TENTANG Pemasukan Obat Hewan Khusus Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Pertanian ini mengatur tentang pemasukan Obat Hewan Khusus ke wilayah Negara Republik Indonesia. Latar belakang peraturan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan sediaan biologik yang penyakitnya dan biang isolatnya tidak ada di dalam negeri, namun membantu pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan untuk melindungi kepentingan nasional, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pemasukan Obat Hewan Khusus hanya dapat dilakukan untuk kepentingan nasional, meliputi penanggulangan wabah, pertahanan dan keamanan, serta acara internasional.
Pemasukan dilakukan oleh Instansi Pemerintah dan/atau Asosiasi.
Obat Hewan Khusus yang dimasukkan harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memiliki sertifikat registrasi, sertifikat mutu, dikemas dengan benar, dan disertai dokumen Material Safety Data Sheet (MSDS).
Pemasukan harus dilengkapi dengan Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian.
Tata cara mendapatkan SPP meliputi pengajuan permohonan secara daring melalui Kepala Pusat PVTPP, verifikasi kelengkapan dokumen, dan penerbitan SPP oleh Direktur Jenderal.
Pemasukan Obat Hewan Khusus harus melalui tempat pemasukan yang sudah ditetapkan dan dilakukan Tindakan Karantina.
Penggunaan Obat Hewan Khusus diawasi oleh Pengawas Obat Hewan.
Instansi Pemerintah dan Asosiasi yang melakukan pemasukan harus melaporkan realisasi pemasukan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat PVTPP.
Sisa Obat Hewan Khusus yang telah dipergunakan harus dimusnahkan dengan Berita Acara Pemusnahan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 09/PERMENTAN/PK.350/3/2018
CONCERNING
THE IMPORTATION OF SPECIAL VETERINARY DRUGS
INTO THE TERRITORY OF THE STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the importation of special veterinary drugs is necessary to fulfill the need for biological preparations for diseases and their biang isolates that do not exist domestically but help control and prevent animal diseases to protect national interests must meet high biosafety requirements;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, and to fulfill the provisions of Article 53 paragraph (3) and Article 54 paragraph (5) of Law Number 18 of 2009 concerning Animal Husbandry and Animal Health, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Agriculture concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9306224-0832-4474-abef-5a2e52f2eddb","actionData","errors"]