[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c928b84d-6519-4242-a564-440f4cbca77e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong","short_title","Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2019","number","7","year","2019","published_date","2019-07-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Barat","place_of_enactment","Meulaboh","theme","Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa
2019
Qanun NO. 7, Lembaran Kabupaten Tahun 2019/ No. 7
Qanun TENTANG Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong
ABSTRAK:	\n \n Bahwa susunan organisasi dan tata kerja pemerintah gampong sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. \n Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 83 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018; Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010. \n Dalam Qanun ini mengatur beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong yang diubah yaitu susunan perangkat gampong dan mekanisme pengangkatan dan pemberhenrian perangkat gampong. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019. \n 13 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor Nomor 2 Tahun 2010 Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 165).","scope_and_parties","policy_content","Qanun ini mengubah beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2015. Perubahan tersebut meliputi susunan organisasi pemerintah gampong yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan gampong (swasembada, swakarya, dan swadaya). Selain itu, qanun ini menambahkan bab baru (BAB VIA) yang mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat gampong, termasuk persyaratan pengangkatan (usia, pendidikan, administrasi, dan persyaratan khusus lainnya seperti kemampuan membaca Al-Quran, tidak terlibat narkoba, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela), mekanisme pengangkatan (pembentukan tim oleh keuchik, penjaringan dan penyaringan calon, konsultasi dengan camat), serta ketentuan mengenai pemberhentian (meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan karena usia, pidana, berhalangan tetap, tidak memenuhi syarat, atau melanggar larangan). Qanun ini juga mengatur pemberhentian sementara perangkat gampong, kekosongan jabatan, unsur staf perangkat gampong, pakaian dinas dan atribut, kesejahteraan perangkat gampong (jaminan sosial, tunjangan tambahan), dan peningkatan kapasitas aparatur gampong melalui pelatihan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST ACEH
ACEH PROVINCE

QANUN OF WEST ACEH REGENCY
NUMBER 7 OF 2019
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO QANUN OF WEST ACEH REGENCY NUMBER 2 OF 2010 CONCERNING GAMPONG GOVERNANCE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

REGENT OF WEST ACEH,

\n\n \n \n

Considering:

that the organizational structure and working procedures of the gampong government as stipulated in Qanun of West Aceh Regency Number 2 of 2010 concerning Gampong Governance are no longer in accordance with the prevailing laws and regulations;
that based on Regulation of the Minister of Home Affairs Number 83 of 2015 concerning Appointment and Dismissal of Village Apparatus as amended by Regulation of the Minister of Home Affairs Number 67 of 2017 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Home Affairs Number 83 of 2015 concerning Appointment

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c928b84d-6519-4242-a564-440f4cbca77e","actionData","errors"]