[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9283f83-b0f0-4400-bee6-67fe6b38db33","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2008","number","12","year","2008","published_date","2008-07-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kebumen","place_of_enactment","Kebumen","theme","Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi Dan Tata Kerja
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2008/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah\r\nNomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan\r\nPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah\r\nProvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota\r\ndan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007\r\ntentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu\r\nmengatur organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah\r\ndan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja\r\nSekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan\r\nRakyat Daerah. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang\r\nUrusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah\r\nyang meliputi\r\nPembentukan,\r\nSekretariat Daerah,\r\nStaf Ahli Bupati,\r\nSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,\r\nKelompok Jabatan Fungsional,\r\nTatakerja,\r\nEselon,\r\nKetentuan Peralihan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2008. \n Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dicabut. \n 22 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 28)\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 29)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sekretariat Daerah memiliki tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan. Fungsi Sekretariat Daerah meliputi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Selain itu, terdapat Staf Ahli Bupati yang memberikan telaahan di bidang hukum dan politik, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia, serta ekonomi dan keuangan.

Sekretariat DPRD memiliki tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Fungsi Sekretariat DPRD meliputi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, serta penyediaan dan pengorganisasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari Sekretaris DPRD, Bagian Persidangan, Bagian Keuangan, Bagian Umum, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

","transitional_provisions","1. Satuan Organisasi yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya unsur susunan organisasi dalam Satuan Organisasi dimaksud.\n2. Pejabat yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan kewajibannya serta mendapatkan haknya sampai dengan dilantiknya Pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
KEBUMEN REGENCY
NUMBER : 12 YEAR 2008 SERIES :D NUMBER :1

REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY
NUMBER 12 YEAR 2008
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF THE REGIONAL SECRETARIAT AND
SECRETARIAT OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KEBUMEN,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Governmental Affairs between the Central Government, Provincial Regional Government and Regency/City Regional Government and Government Regulation Number 41 of 2007 concerning the Organization of Regional Apparatus, it is necessary to regulate the organization and work procedures of the Regional Secretariat and the Secretariat of the Regional House of Representatives;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9283f83-b0f0-4400-bee6-67fe6b38db33","actionData","errors"]