[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","en","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","035894fc9c52e7f2f8e3eecf704f5229-1b3cce716612d1b2","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=035894fc9c52e7f2f8e3eecf704f5229,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_127":123},"regulationId","c9191536-1de0-4194-88a9-053684dd3657","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_124":-5,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":-5,"_56":-5,"_57":58,"_59":60,"_66":67,"_68":69,"_73":74,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":-5,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pemanfaatan Ruang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2012","number","16","year","2012","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_61":58,"_62":63,"_64":65},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_61":67,"_62":70,"_71":72},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[75],{"_61":76,"_62":77,"_64":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kota Cimahi","place_of_enactment","Cimahi","theme","Penyelenggaraan Perizinan Pemanfaatan Ruang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pemanfaatan Ruang - Penyelenggaraan Perizinan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD 2012/153 SERI E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perizinan Pemanfaatan Ruang
ABSTRAK:	\n \n bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan; bahwa untuk menata penggunaan dan pemanfaatan ruang di Kota Cimahi perlu dilakukan pengendalian dan pengaturan melalui perizinan; bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 35 Tahun 2003 tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2011; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan perizinan pemanfaatan ruang dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, jenis perizinan dalam pemanfaatan ruang, kewajiban dan persyaratan umum, perubahan pemanfaatan lahan dan fungsi bangunan, ketentuan insentif dan disinsentif, ketentuan penyidikan, sanksi administratif, sanksi pidana, pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 35 Tahun 2003 dicabut. \n 74 hal \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101,"_44":102},"text","PERDA Kota Cimahi No. 35 Tahun 2003 tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/203611/perda-kota-cimahi-no-35-tahun-2003","66e023d3-74a7-4769-a40b-59fbc5f7843c","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9191536-1de0-4194-88a9-053684dd3657","notFound","actionData","errors"]