[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c916b7f9-0e5c-45e2-8589-0bc2bb2d1cc9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Partisipatif Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional","short_title","Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2018","number","7","year","2018","published_date","2018-09-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","00d57d96-b3b2-4b8c-8f36-c9b9d57941fc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional","short_name","Perka BNN","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Badan Narkotika Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Perencanaan Partisipatif Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional NO. 7, https://jdih.bnn.go.id/: 5 HLM
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional TENTANG Pedoman Perencanaan Partisipatif Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan Partisipatif Berbasis Teknologi Informasi/E-Planning di lingkungan Badan Narkotika Nasional.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mengatur tentang pedoman perencanaan partisipatif di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk mempermudah perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan agar pelaksanaannya lebih cepat, murah, dan mudah diakses oleh seluruh unit kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional, serta untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Ketentuan Substansial:

Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan terbagi dalam dua tingkat, yaitu tingkat lembaga dan tingkat eselon I. Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan tingkat lembaga merupakan gabungan unsur perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan seluruh fungsi eselon I. Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan tingkat eselon I memuat unsur perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan seluruh unit pelaksana tugas di berbagai tingkatan pada ruang lingkup fungsi eselon I. Unit pelaksana tugas meliputi tingkat pusat (direktorat, biro, pusat penelitian, dan balai) dan tingkat daerah (bidang dan bagian tata usaha di tingkat provinsi dan seksi dan sub bagian tata usaha di tingkat kabupaten/kota).

Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan tahunan dilakukan melalui tahapan penyusunan usulan rencana kerja, rancangan rencana kerja, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, serta Rencana Kegiatan dan Penyerapan Anggaran. Penyusunan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan tahunan berpedoman pada ketentuan tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Badan Narkotika Nasional, standar komponen/aktivitas kegiatan, term of reference dan rincian anggaran belanja, serta bagan akun standar di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92,97],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan Partisipatif Berbasis Teknologi Informasi/E-Planning di lingkungan Badan Narkotika Nasional","link","",{"_93":98,"_95":99,"_36":100},"Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2016","https://peraturan.go.id/id/peraturan-bnn-no-4-tahun-2016","401a8fc7-692b-428b-9496-0f3442d40c51","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE HEAD OF THE NATIONAL NARCOTICS BOARD
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 OF 2018
ON
GUIDELINES FOR PARTICIPATORY PLANNING
WITHIN THE NATIONAL NARCOTICS BOARD

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL NARCOTICS BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n

Considering / Whereas:

that with the enactment of Government Regulation
Number 17 of 2017 on Synchronization of Processes
Planning and Budgeting, it is necessary to carry out
revision of the Regulation of the Head of the Narcotics Board
National Republic of Indonesia Number 1 of 2017
on Guidelines for Participatory Planning Based
Information Technology/E-Planning within the Agency
National Narcotics;
that based on the considerations as
referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation
Head of the National Narcotics Board on Guidelines
Participatory Planning within the Agency
National Narcotics;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c916b7f9-0e5c-45e2-8589-0bc2bb2d1cc9","actionData","errors"]