[{"_1":2,"_114":-5,"_115":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9068d6a-7385-4d91-bfae-7372858dd365","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_110":111,"_112":113},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":81,"_86":81,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":-5,"_108":109},"title","Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemantauan Perilaku Hakim","short_title","Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-03-19","effective_date","2024-04-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","65f98345-cb30-49d1-a275-43deda51c9e5","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Komisi Yudisial","short_name","Peraturan KY","subjects",[],"tags",[],"location","Komisi Yudisial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemantauan Perilaku Hakim","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMANTAUAN - PERILAKU - HAKIM
2024
Peraturan Komisi Yudisial NO. 3, BN 2024 (188); 9 hlm
Peraturan Komisi Yudisial TENTANG Pemantauan Perilaku Hakim
ABSTRAK:	\n \n bahwa Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim demi tegaknya hukum dan keadilan \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 24B ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Komisi Yudisial \n Peraturan ini menngatur mengenai Permohonan dan inisiatif pemantaua perilaku hakim, penanganan, petugas pemantau, pelaksanaan pemantauan, dan laporan hasil pemantauan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2024. \n 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Komisi Yudisial ini mengatur tentang pemantauan perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pemantauan dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari pihak eksternal atau inisiatif dari Komisi Yudisial sendiri.

\r\n\r\n

Latar Belakang dan Tujuan:

\r\n

Peraturan ini dibuat dengan latar belakang bahwa Komisi Yudisial memiliki peranan penting dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim demi tegaknya hukum dan keadilan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

\r\n\r\n

Ketentuan Substansial:

\r\n

Peraturan ini mengatur mengenai:

\r\n

Prosedur pengajuan permohonan pemantauan oleh pihak eksternal, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon dan informasi yang harus disertakan dalam permohonan.
Tata cara Komisi Yudisial melakukan pemantauan berdasarkan inisiatif sendiri, termasuk kriteria yang menjadi dasar inisiatif tersebut.
Penetapan petugas pemantau yang berwenang melakukan pemantauan.
Pelaksanaan pemantauan yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, serta secara terbuka maupun tertutup.
Proses perekaman audio dan/atau visual dalam pelaksanaan pemantauan.
Penyusunan laporan hasil pemantauan yang bersifat rahasia.

\r\n

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban pemohon, serta tugas dan kewajiban petugas pemantau dalam melaksanakan tugasnya.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE JUDICIAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2024
on
MONITORING OF JUDGES’ CONDUCT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE CHAIRMAN OF THE JUDICIAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that the Judicial Commission shall have an important role in maintaining and upholding the honor, dignity, and conduct of judges for the sake of upholding law and justice;
that in order to maintain and uphold the honor, dignity, and conduct of judges as intended in letter a, it is necessary to monitor and supervise the conduct of judges by the Judicial Commission in accordance with Article 20 paragraph (1) letter a of Law Number 18 of 2011 on Amendment to Law Number 22 of 2004 on the Judicial Commission;
that based on the considerations as intended in letter a and letter b, it is necessary to stipulate a Regulation of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9068d6a-7385-4d91-bfae-7372858dd365","actionData","errors"]