[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c905234b-924b-419b-94c7-a5ffd8e8fb26","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang IZIN LOKASI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 2 Tahun 2014","number","2","year","2014","published_date","2014-07-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur","place_of_enactment","Muara Sabak","theme","IZIN LOKASI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN LOKASI
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2014/No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG IZIN LOKASI
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri;\r\nSetiap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai izin lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan;\r\nPemberian izin lokasi diselenggarakan dalam kerangka menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak keperdataan dan kepentingan pemilik tanah, keamanan, keadilan, ketertiban umum dan kemanfaatan bagi masyarakat;\r\nUntuk kepastian hukum, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan izin lokasi dalam suatu Peraturan Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 96 Tahun 2012; Permennegag/KBPN No. 2 Tahun 1999; Perda No. 11 Tahun 2012; Perda No. 12 Tahun 2013. \n Perbup ini mengatur mengenai Izin Lokasi, meliputi: Maksud dan Tujuan Izin Lokasi; Tanah yang dapat ditunjuk dengan Izin Lokasi; Subjek dan Objek Izin Lokasi; Luas Izin Lokasi; Jangka Waktu Izin Lokasi; Persyaratan Pemberian Izin Lokasi; Tata Cara Pemberian Izin Lokasi; Pengendalian; Sanksi; Penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2014. \n Pengaturan lebih lanjut mengenai Pedoman dan tata cara pengenaan sanksi administratif, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. \r\nIzin lokasi yang telah dimiliki perusahaan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir. \r\nPermohonan izin lokasi yang sedang dalam proses penyelesaian, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. \r\nHal-hal mengenai:\r\na. Bentuk dan susunan persyaratan administrasi pemberian izin lokasi, surat pernyataan, dan laporan realisasi penguasaan tanah; dan \r\nb. pedoman dan tata cara pengenaan sanksi administratif, \r\nakan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. \r\nPeraturan Bupati ditetapkan paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \r\nSelama Peraturan Bupati belum ditetapkan, maka peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. \n 19 hlm.; Penjelasan 14 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin lokasi yang diperlukan bagi perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal untuk memperoleh tanah dalam rangka melaksanakan rencana penanaman modalnya. Izin lokasi ini tidak diperlukan jika tanah yang diperoleh merupakan inbreng dari pemegang saham, sudah dikuasai perusahaan lain, berada dalam kawasan industri, untuk perluasan usaha yang berbatasan, luasnya tidak lebih dari 25 hektar untuk pertanian atau 10.000 m² untuk non-pertanian, atau sudah dimiliki perusahaan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Luas izin lokasi yang diberikan tidak boleh melebihi batas maksimum penguasaan tanah yang diatur. Jangka waktu izin lokasi bervariasi, tergantung luasnya, mulai dari 1 tahun (hingga 25 hektar) hingga 3 tahun (lebih dari 50 hektar), dengan kemungkinan perpanjangan 1 tahun jika perolehan tanah sudah mencapai lebih dari 50%. Jika perolehan tanah tidak selesai dalam jangka waktu tersebut, tanah yang sudah diperoleh harus digunakan untuk rencana penanaman modal atau dilepaskan kepada pihak lain.

Persyaratan pemberian izin lokasi meliputi administrasi (surat permohonan, persetujuan prinsip, identitas pemohon, akta perusahaan, NPWP, dukungan warga, rekomendasi lurah/desa dan camat, pernyataan kesanggupan ganti rugi, persetujuan PMDN/PMA, dan pernyataan luas tanah yang dikuasai) dan teknis (proposal proyek yang memuat jenis kegiatan, investasi, kapasitas produksi, tenaga kerja, limbah, desain teknis, kebutuhan ruang, tahapan pelaksanaan, dan denah lokasi). Proses pemberian izin melibatkan pengkajian oleh SKPD terkait, rapat koordinasi, pembahasan kesesuaian tata ruang, dan peninjauan lapangan. Hasilnya berupa rekomendasi yang dapat berupa izin tanpa syarat, izin dengan syarat, atau penolakan.

Pemegang izin lokasi memiliki hak untuk membebaskan tanah dan mengurus hak atas tanah setelah dibebaskan, serta berkewajiban menghormati kepentingan pihak lain, menjaga aksesibilitas masyarakat, dan melaporkan perolehan tanah secara berkala.

","transitional_provisions","1. Izin lokasi yang telah dimiliki perusahaan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.\n2. Permohonan izin lokasi yang sedang dalam proses penyelesaian, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n3. Hal-hal mengenai:\n a. Bentuk dan susunan persyaratan administrasi pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf g, huruf h, huruf i huruf j dan huruf I, surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dan laporan realisasi penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (2) huruf c; dan\n b. pedoman dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.\n4. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n5. Selama Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ditetapkan, maka peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi peringatan tertulis.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 dikenakan sanksi peringatan tertulis, paksaan pemerintahan, pembekuan izin lokasi, hingga pencabutan izin lokasi.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 19 diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 16 diancam pidana kurungan dan/atau denda berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n5. Pelanggaran yang mengakibatkan kerugian harta benda atau luka/meninggalnya orang lain dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TANJUNG JABUNG TIMUR
JAMBI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TANJUNG JABUNG TIMUR REGENCY
NUMBER 2 OF 2014
CONCERNING
LOCATION PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANJUNG JABUNG TIMUR,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the welfare of the community, it is necessary to increase the investment to process economic potential into real economic strength by using capital originating from within the country and abroad;
that every company that has obtained investment approval is required to have a location permit to obtain the land needed to implement the investment plan in question;
that the granting of location permits is organized within the framework of ensuring improved quality of public service, while still paying attention to the protection of civil rights and the interests of landowners, security, justice, public order and benefits for the community;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c905234b-924b-419b-94c7-a5ffd8e8fb26","actionData","errors"]