[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c8f972f6-5abd-4940-a73e-9b2c6286eb37","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan No. 8 Tahun 2014","number","8","year","2014","published_date","2014-08-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tarakan","place_of_enactment","Tarakan","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2014/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184\r\n ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\n tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah\r\n diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun\r\n 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang\r\n Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; bahwa Perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan Tahun Anggaran 2013. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\n Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun\r\n 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan\r\n Daerah; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\n Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2013; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2013. \n Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah, Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Laporan Keuangan Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 8 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 11);\n2. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 7);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan Tahun Anggaran 2013. Laporan keuangan yang menjadi bagian dari pertanggungjawaban ini meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan realisasi anggaran mencakup pendapatan sebesar Rp. 1.465.724.007.330,75, belanja sebesar Rp. 1.788.716.759.015,08, sehingga terdapat defisit sebesar Rp. (322.992.751.684,33). Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp. 859.297.869.296,53 dan pengeluaran sebesar Rp. 5.144.200.000,00, menghasilkan pembiayaan neto sebesar Rp. 854.153.669.296,53. Neraca per 31 Desember 2013 mencatat jumlah aset sebesar Rp. 7.081.455.587.749,51, jumlah kewajiban sebesar Rp 6.787.614.704,00, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp. 7.074.667.973.045,51. Laporan arus kas mencatat saldo kas awal sebesar Rp. 859.299.117.297,53 dan saldo kas akhir sebesar Rp. 531.160.917.612,20. Catatan atas laporan keuangan memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Walikota Tarakan memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF TARAKAN
NORTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TARAKAN CITY
NUMBER 8 OF 2014

ABOUT

ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2013

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TARAKAN,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of article 184
paragraph (1) of Law Number 32 Year 2004
regarding Regional Government as it has been
amended by Law Number 12 Year
2008 regarding the Second Amendment to the Law
-Law Number 32 Year 2004 regarding
Regional Government, the Regional Head submits
a Draft Regional Regulation regarding
Accountability for the Implementation of the Regional
Revenue and Expenditure Budget (APBD) to the
Regional House of Representatives (DPRD) in the form of
financial statements that have been examined by the
Supreme Audit Agency no later than 6 (six) months
after the fiscal year ends;
that the accountability for

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c8f972f6-5abd-4940-a73e-9b2c6286eb37","actionData","errors"]