[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c8e23df7-36db-450b-862d-81581ab69902","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2022 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN \r\nBELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2022","number","1","year","2022","published_date","2022-07-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantaeng","place_of_enactment","Bantaeng","theme","PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN \r\nBELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERTANGGUNGJAWABAN-PELAKSANAAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-TAHUN-ANGGARAN-2021
2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2022 NOMOR 1
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN \r\nBELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat \r\n(1) dan Pasal 322 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 \r\nTahun \r\n2014 \r\ntentang \r\nPemerintahan \r\nDaerah \r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir \r\ndengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dewan \r\nPerwakilan \r\nRakyat \r\nDaerah \r\nbersama \r\nBupati \r\nmenyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah \r\ntentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran \r\nPendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 sesuai \r\nKeputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor \r\n1441/VII/TAHUN 2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang \r\nEvaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang \r\nPertanggungjawaban \r\nPelaksanaan \r\nAnggaran \r\nPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng \r\nTahun Anggaran 2021; \r\nb. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada \r\nhuruf a dilakukan agar Peraturan Daerah tentang \r\nPertanggungjawaban \r\nPelaksanaan \r\nAnggaran \r\nPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 \r\ntidak bertentangan dengan kepentingan umum dan \r\nPeraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; \r\nc. \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk \r\nPeraturan \r\nDaerah \r\ntentang \r\nPertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah \r\nTahun Anggaran 2021; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang \r\nPembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n\r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang \r\nPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari \r\nKorupsi, Kolusi dan Nepotisme\r\n4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang \r\nKeuangan Negara \r\n5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang \r\nPerbendaharaan Negara \r\n6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang \r\nPemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab \r\nKeuangan Negara\r\n7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem \r\nPerencanaan Pembangunan Nasional \r\n8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang \r\nPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan \r\nPemerintah Daerah\r\n9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang \r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang \r\nNomor 13 Tahun 2022 \r\n10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah sebagaimana \r\ntelah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 \r\nTahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara \r\nPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang \r\nDana Perimbangan \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang \r\nSistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang \r\nPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 \r\nTahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan \r\nDaerah\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang \r\nPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah \r\n\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang \r\nStandar Akuntansi Pemerintahan \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang \r\nHibah Daerah\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang \r\nPembinaan \r\ndan \r\nPengawasan \r\nPenyelenggaraan \r\nPemerintahan Daerah \r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang \r\nHak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan \r\nAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang \r\nPedoman Penyusunan dan Penerapan Standar \r\nPelayanan Minimal\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang \r\nPinjaman Daerah \r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang \r\nPengelolaan Keuangan Daerah\r\n21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 \r\ntentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan \r\nDaerah\r\n22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 \r\nTahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan \r\nKeuangan Daerah \r\n23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 \r\nTahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah\r\n24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 \r\nTahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja \r\nDaerah Tahun Anggaran 2021 \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah \r\nKabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2021 tentang \r\nPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah \r\nTahun Anggaran 2021 \n Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2022. \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuannya adalah untuk menetapkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Ketentuan Substansial:

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat:

Laporan Realisasi Anggaran;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Neraca;
Laporan Operasional;
Laporan Arus Kas;
Laporan Perubahan Ekuitas; dan
Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BATANG
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BATANG REGENCY
NUMBER 1 OF 2022
CONCERNING
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE REVENUE AND
EXPENDITURE BUDGET OF THE REGION FOR FISCAL YEAR 2021

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BATANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 320 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, it is necessary to stipulate a Regional Regulation regarding Accountability for the Implementation of the Revenue and Expenditure Budget of the Region for Fiscal Year 2021; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Djawa Tengah

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c8e23df7-36db-450b-862d-81581ab69902","actionData","errors"]