[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c8d42a37-9f21-48e5-83b4-6037e6e0f279","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah Di Kabupaten Halmahera Selatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2013","number","5","year","2013","published_date","2013-04-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan","place_of_enactment","Labuha","theme","Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah Di Kabupaten Halmahera Selatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANAMAN MODAL DAERAH - PENYELENGGARAAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2013 Nomor 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah Di Kabupaten Halmahera Selatan
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan peraturan daerah ini antara lain, yaitu dalam rangka mempermudah serta mempercepat pelayanan investasi dan penanaraan modal daerah di Kabupaten Halmahera Selatan sebagai upaya mempercepat pembangunan daer^, mehingkatkan Pendapatari Asli Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggraan Penanaman Modal Daerah di Kabupaten Halmahera Selatan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatantentang\r\nPenyelenggraan Penanaman Modal Daerah di Kabupaten Halmahera Selatan. \n Dasar hukum peraturan daerah ini antara lain, yaitu UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah denagn UU No. 17 Tahun 2006, UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000, UU No. 1 Tahun 2003, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 24 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 9 Tahun 1993, PP No. 44 Tahun 1997, PP No. 27 Tahun 1999, PP No. 83 Tahun 2001, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 45 Tahun 2008, PP No. 24 Tahun 2009, Keppres No. 97 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keppres No. 117 Tahun 1999, Keppres No. 75 Tahun 1995, Keppres No. 90 Tahun 2000, Keppres No. 76 Tahun 2007, PP No. 27 Tahun 2009, PP No. 36 Tahun 2010, Permenkeu No. 176/PMK.011/2019, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 3 Tahun 2008, dan Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 5 Tahun 2008. \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Halmahera Selatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum; Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal; Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal; Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal; Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; Laporan Kegiatan Penanaman Modal; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2013. \n 12 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3);\n\nPeraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ( KP2T) Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 5);\n\nPeraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor ... Tahun..... tentang Pembagian Urusan Pemerintahan di Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun...... Nomor ..);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan penanaman modal daerah di Kabupaten Halmahera Selatan. Latar belakangnya adalah untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan investasi dan penanaman modal daerah sebagai upaya mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewenangan pelayanan perizinan bidang penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Selatan. Bupati memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali yang dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
Penanam modal berhak mendapatkan kepastian hukum, informasi yang terbuka, hak pelayanan, dan berbagai fasilitas fiskal. Mereka juga berkewajiban meningkatkan kompetensi tenaga kerja, menyelenggarakan pelatihan dan alih teknologi, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), menghormati tradisi budaya masyarakat, mematuhi peraturan perundang-undangan, dan mengalokasikan dana untuk pemulihan lingkungan.
Jenis pelayanan penanaman modal meliputi pelayanan perizinan (pendaftaran, izin prinsip, izin usaha, izin lokasi, IMB, izin gangguan, TDP, TDI) dan nonperizinan (fasilitas bea masuk, usulan fasilitas PPh, API-P, RPTK, rekomendasi visa, persetujuan mempekerjakan TKA, insentif daerah, layanan informasi dan pengaduan).
Penanam modal dapat mengajukan permohonan perizinan secara manual atau melalui SPIPISE. Penyelesaian perizinan selambat-lambatnya 14 hari kerja. Bupati dapat memberikan insentif berupa keringanan pajak daerah dan/atau retribusi daerah.
Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan. Perusahaan wajib menyampaikan LKPM secara berkala.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang:\n\n1. Tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab.\n2. Menyalahgunakan fasilitas penanaman modal.\n\nSanksi administratif dapat berupa:\n\n1. Peringatan tertulis.\n2. Pembatasan kegiatan usaha.\n3. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.\n4. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SOUTH HALMAHERA REGENCY
NUMBER 5 OF 2013
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF REGIONAL INVESTMENT
IN SOUTH HALMAHERA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SOUTH HALMAHERA,

Considering:

that in order to facilitate and accelerate investment services
and regional investment in South Halmahera Regency as an effort to
accelerate regional development, increase Regional Original Income
and improve the welfare of the community, it is necessary to establish a Regional Regulation
concerning the Implementation of Regional Investment in Halmahera Regency
South;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to
establish a Regional Regulation of South Halmahera Regency concerning
Implementation of Regional Investment in South Halmahera Regency;

Remembering:

Law Number 10 of 1995 concerning Customs (State Gazette
of the Republic of Indonesia of 1995 Number 75, Supplement to the State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c8d42a37-9f21-48e5-83b4-6037e6e0f279","actionData","errors"]