[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c8b7f2fd-9892-453c-b60f-b5c3dfd390cc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Provinsi Maluku.","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku No. 1 Tahun 2011","number","1","year","2011","published_date","2011-02-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Maluku","place_of_enactment","Ambon","theme","Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Provinsi Maluku.","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI MALUKU
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2011/1,TLD NO.01, LL SEKDA PROVINSI MALUKU: 10 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Provinsi Maluku.
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 128 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu ditata kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Provinsi Maluku sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 8 Tahun 2009. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PERDAPROMAL No. 03 Tahun 2007. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepangkatan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Eselonisasi, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Nomor 08 Tahun 2009 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Maluku serta lembaga-lembaga penyuluhan pada sektor pertanian, sektor perikanan dan sektor kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. \n 13 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 08 Tahun 2009 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Maluku serta lembaga-lembaga penyuluhan pada sektor pertanian, sektor perikanan dan sektor kehutanan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menata kembali organisasi dan tata kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Maluku, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Tujuannya adalah untuk memacu dan meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan memiliki tugas melakukan koordinasi untuk memberikan pelayanan teknis dan administrasi serta penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Fungsi-fungsi yang dijalankan meliputi koordinasi lintas sektor, penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan provinsi, fasilitasi pengembangan kelembagaan masyarakat, peningkatan kapasitas penyuluh, pelayanan administrasi penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan, pengelolaan pembiayaan penyuluhan, serta pemantauan dan evaluasi penyuluhan.

Susunan organisasi Sekretariat terdiri dari Kepala Sekretariat, Sekretariat (Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan), Bidang Ketenagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan (Sub Bidang Penyuluhan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur, Sub Bidang Penyuluhan Swasta/Swadaya), Bidang Kelembagaan (Sub Bidang Kelembagaan Petani, Sub Bidang Kelembagaan Pemerintah), Bidang Sarana dan Prasarana (Sub Bidang Teknologi dan Informasi, Sub Bidang Sarana Penyuluhan), dan Kelompok Jabatan Fungsional.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MALUKU PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF MALUKU PROVINCE
NUMBER: 01 YEAR 2011
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE OF THE SECRETARIAT OF THE AGENCY FOR
COORDINATION OF AGRICULTURAL, FISHERIES AND
FORESTRY EXTENSION OF MALUKU PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF MALUKU,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 128
paragraphs (1) and (2) of Law Number 32 Year
2004 concerning Regional Government, and Article 11
paragraph (3) of Law Number 16 Year 2006
concerning the Agricultural, Fisheries
and Forestry Extension System and Government Regulation Number
41 Year 2007 concerning Regional Apparatus Organization, it is necessary to reorganize the Organization and
Work Procedure of the Secretariat of the Coordinating Agency for Extension
Agriculture, Fisheries And Forestry of the Province of
Maluku as regulated in the Regulation of
Governor of Maluku Number 8

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c8b7f2fd-9892-453c-b60f-b5c3dfd390cc","actionData","errors"]