[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c8aa176b-28c3-4f84-8149-978693c15f7b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kepemudaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2014","number","3","year","2014","published_date","2014-09-12","effective_date","2014-09-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"cdb0ad09-b4d9-463f-bd32-671a7a1373ae","Kepemudaan & Olahraga","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Majene","place_of_enactment","Majene","theme","Kepemudaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kepemudaan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2014.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kepemudaan
ABSTRAK:	\n \n untuk membangun pemuda, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. \n dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1985; UU No.3 Tahun 2002; UU No.13 Tahun 2003; UU No.20 tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.40 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.6 Tahun 2008; PP No.8 Tahun 2008; PP No.41 Tahun 2011; Perda Kabupaten Majene No.11 Tahun 2008; Perda Kabupaten Majene No.13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Majene No.3 Tahun 2011. \n dalam PERDA ini diatur mengenai Pelayanan Kepemudaan, Tugas, Wewenang dan Arah Tanggungjawab Pemerintah, serta Peran Tanggungjawab dan Hak Pemuda. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2014. \n 17 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk membangun pemuda melalui pelayanan kepemudaan dalam pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pelayanan kepemudaan meliputi penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.

Pemerintah daerah bertugas melaksanakan kebijakan nasional di tingkat daerah dan menetapkan kebijakan pelayanan kepemudaan. Pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam pembangunan nasional. Mereka bertanggung jawab menjaga Pancasila, NKRI, persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan konstitusi dan demokrasi, meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat, ketahanan budaya nasional, serta daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pelayanan kepemudaan meliputi penyadaran (melalui pendidikan agama, wawasan kebangsaan, dan semangat bela negara), pemberdayaan (melalui peningkatan iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemandirian ekonomi), dan pengembangan (kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan). Pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan dapat bermitra dalam pelayanan kepemudaan. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi kemitraan antara pemuda, organisasi, dan dunia usaha. Prasarana dan sarana kepemudaan dapat disediakan oleh pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, masyarakat, atau melalui kerjasama. Organisasi kepemudaan berfungsi mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pemuda berprestasi dan pihak-pihak yang berjasa dalam memajukan potensi pemuda. Pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka organisasi kepemudaan dan yang terkait dengan pelayanan kepemudaan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MAJENE
WEST SULAWESI PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF MAJENE REGENCY
NUMBER 3 OF 2014
CONCERNING
YOUTH

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAJENE,

Considering:

that in order to develop youth, youth service is needed in the
development dimension in all fields of community life, nation and state
based on Pancasila and the 1945 Constitution of the State
Republic of Indonesia;
that as regulated in Article 11 paragraph (1) of
Law Number 40 of 2009 concerning
Youth, the Regional Government has the task of
implementing national policies and establishing
policies in the regions in accordance with their authority and
coordinating youth services, therefore as
implementation of its implementation needs to be regulated separately
through Regional Regulations;
that based on the considerations as referred to
in letters a and b, it is necessary to form
Majene Regency Regional Regulation concerning
Youth;

Remembering:

Law Number 29 of 1959

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c8aa176b-28c3-4f84-8149-978693c15f7b","actionData","errors"]